Jakarta – Ketua MPR Zulkifli Hasan menerima delegasi Konferensi Visi Indonesia 2045, dipimpin Dino Patti Djalal, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (12/2).
Konferensi Visi Indonesia beranggotakan Diaspora Indonesia dan generasi muda milineal yang berkreasi dalam berbagai bidang. “Konferensi ini mempertemukan pemuda terbaik di Indonesia dan masyarakat diaspora,” kata Dino, di sela-sela pertemuan.
Mantan Dubes RI untuk Amerika Serikat itu menjelaskan, beberapa waktu yang lalu para pemuda terbaik ini melakukan kegiatan dan akan terus konferensi untuk melengkapi hasil Kongres II Pemuda, 28 Oktober 1928, Sumpah Pemuda.
Dalam konferensi ujar dia, komunitas ini juga menyepakati tiga hal untuk Indonesia ke depan, yakni Indonesia harus memiliki demokrasi yang berkualitas, Demokrasi yang memenuhi HAM, dan memiliki supremasi hukum yang absolut bagi semua.
“Hasil konferensi itu akan disebarkan ke seluruh kepala daerah, kampus, dan kelompok masyarakat. Bahkan di-share ke media sosial. Bagi masyarakat yang mendukung Visi Indonesia 2045, boleh menandatangani di media sosial yang ada,” pintanya.
Merespon penjelasan dan hasil Konferensi Visi Indonesia 2045, Zulkifli Hasan menyatakan, setuju dan mendukung serta ikut menandatangani petisi yang disebar oleh komunitas itu.
Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Amanat Nasional mengatakan, setelah era reformasi, bangsa ini banyak mengalami kemajuan. Meski demikian dia akui ada beberapa hal yang perlu diperbaiki.
Misalnya ujar Zulkifli, terasa bahwa masyarakat di daerah-daerah mengalami ketimpangan dan kesenjangan. Banyak petani yang tak memiliki lahan. Lahan-lahan yang ada sudah dikuasai oleh segelintir orang. “Sehingga mereka menjadi buruh tani. Ini harus dipikirkan bersama,” sarannya.
Bahkan, Ketua MPR juga menyebut demokrasi yang berkembang lebih mengedepankan transaksional, akibatnya pemimpin yang terpilih adalah mereka yang mempunyai modal dan popularitas. “Meski mempunyai kapasitas dan kualitas, ia bisa kalah oleh orang yang memiliki modal dan popularitas,” ungkapnya.
Demokrasi yang dipenuhi transaksi itu lanjutnya, hanya menguntungkan segelintir orang dan menyengsarakan masyarakat. Makanya, perlu dibangun kesadaran di masyarakat akan pentingnya kedaulatan yang dimiliki. Sebab masih ada masyarakat yang belum paham arti penting Pemilu. Pemilu dianggap hanya pesta demokrasi sehari. “Ada yang mengaku datang ke TPS setelah diberi sembako,” imbuhnya.
Zulkifli juga mengakui demokrasi di Indonesia memang mahal karena harus membayar saksi satu provinsi saja bisa menghabiskan miliaran rupiah. Dia berharap pemerintah menanggung saksi yang ada. Ia membandingkan dengan sistem demokrasi di Amerika Latin di mana partai politik dibiayai negara meski demikian ditegaskan bahwa partai politik tidak boleh meminta sumbangan dari pihak lain.
Terakhir, Zulkifli menegaskan bahwa MPR mendukung gerakan yang dilakukan Konferensi Visi Indonesia 2045. “Gerakan komunitas ini sesuai dengan konstitusi,” pungkasnya.
Komentar