Jakarta – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Nono Sampono menyatakan Masa Sidang III Tahun 2018-2019 terbilang singkat. Namun, secara kelembagaan ujar Nono, DPD RI telah memaksimalkan kinerjanya sehingga menghasilkan satu RUU Usul Inisiatif DPD RI, tiga buah hasil pengawasan DPD RI, dan satu Pandangan DPD RI serta satu pertimbangan DPD RI.
“Kita berharap hasil kerja politik DPD RI itu sebagai bagian dari pertanggungjawaban politik DPD RI dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan daerah,” kata Nono, pada Sidang Paripurna ke-9 DPD RI, Masa Sidang III Tahun 2018-2019, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Kamis, (14/2). Turut mendampingi Nono, Ketua DPD RI Oesman Sapta dan para Wakil Ketua yaitu Darmayanti Lubis dan Akhmad Muqowam.
Seiring dengan klaim berhasil memaksimalkan kinerja, Senator asal Provinsi Maluku itu juga membekali seluruh Anggota DPD RI yang memasuki masa reses ke daerah pemilihan masing-masing.
Sebelum kembali ke daerah untuk reses lanjutnya, Pimpinan DPD RI pada penutupan Sidang Paripurna ke-9 meminta agar seluruh Anggota lebih peka dalam menyikapi berbagai kondisi yang berkembang dan memberi perhatian terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang DPD RI terutama dalam hal fungsi legislasi, pengawasan, anggaran maupun representasi.
“Mengingat singkatnya masa sidang, maka kami menghimbau seluruh anggota baik secara perorangan maupun dalam kerja-kerja di alat kelengkapan agar lebih fokus dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran maupun fungsi representasi, sehingga seluruh agenda dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan program yang telah ditetapkan,” tegas Nono.
Berikut Produk Legislasi DPD Masa Sidang III Tahun Sidang 2018-2019:
1. RUU Usul Inisiatif DPD RI tentang Perlindungan Pasien (disahkan di Paripurna Ke-9, 14 Februari 2019).
2. Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (disahkan di Paripurna Ke-9, 14 Februari 2019).
3. Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. (disahkan di Paripurna Ke-9, 14 Februari 2019).
4. Hasil Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN (disahkan di Paripurna Ke-9, 14 Februari 2019).
5. Pandangan DPD RI terhadap RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan (disahkan di Paripurna Ke-9, 14 Februari 2019).
6. Pandangan DPD RI terhadap Pekerja Sosial (disahkan di Paripurna Ke-8, 18 Januari 2019).
Komentar