Jakarta – Optimisme diperlukan baik dalam kehidupan pribadi maupun negara. Optimisme memberikan harapan tentang hari depan yang lebih baik. Presiden Joko Widodo menurut Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, DR Rizal Ramli, memang memberikan optimisme luar biasa pada tahun 2014. Bayangkan, seorang yang berasal dari keluarga biasa bisa jadi wali kota, gubernur bahkan presiden. Presiden dengan gaya dan penampilan yang sederhana. Apalagi Presiden Widodo berjanji untuk memperjuangkan Trisakti, akan mencapai Kedaulatan Pangan, Energi dan Keuangan.
“Empat tahun lewat, ternyata tebaran optimisme Pak Widodo makin lama makin memudar. Ekonomi stagnan di 5 persen, daya beli rakyat merosot, pengurangan kemiskinan terendah sejak reformasi. Widodo hanya mengurangi 450 ribu orang miskin per tahun. Bandingkan dengan era Presiden Gus Dur yang berhasil menurunkan kemiskinan 5,05 orang per tahun, Habibie 1,5 juta orang per tahun, Mega 570 ribu orang per tahun dan SBY 840 ribu orang per tahun,” kata Rizal, kepada wartawan di Jakarta, Senin (25/2/2019).
Rendahnya penurunan kemiskinan masa Widodo karena garis ekonominya meninggalkan Trisakti, terutama karena kebijakan impor yang ugal-ugalan dan penghapusan subsidi listrik 450 VA dan 900 VA. Tambahan pula ujar Rizal, risiko makro ekonomi semakin meningkat selama dua tahun terakhir.
“Boro-boro kedaulatan pangan tercapai, yang terjadi justru impor ugal-ugalan yang sangat merugikan petani. Boro-boro kedaulatan keuangan tercapai, yang terjadi justru utang yang semakin besar, dengan yield yang merupakan salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Pasifik. Risiko makro ekonomi Indonesia meningkat selama dua tahun terakhir dalam bentuk defisit neraca perdagangan (-8,57 miliar, 2018) dan defisit transaksi berjalan (USD -9,1 miliar, Q4 2018). Defisit transaksi berjalan 2018 adalah yang terburuk dalam 4,5 tahun terakhir,” ungkap Rizal.
Kegagalan Widodo untuk mencapai kedaulatan pangan dan keuangan menurut Rizal, terjadi karena tidak adanya konsistensi antara tujuan, strategi, kebijakan dan personalia. “Tujuan untuk mencapai swasembada pangan dikhianati dengan kebijakan impor ugal-ugalan dan penunjukan pejabat yang doyan rente (rent seekers),” tegas Rizal.
Demikian juga halnya tujuan kemandirian keuangan ujar Rizal, dikhianati dengan kebijakan pinjaman luar negeri yang jor-joran dan penunjukan pejabat keuangan yang doyan memberikan yield tinggi, yaitu 2-3 persen di atas negara yang ratingnya lebih rendah dari Indonesia seperti Philipina dan Vietnam – selain sifatnya kriminal, juga dilakukan semata-mata demi glorifikasi pribadi.
Widodo dinilai Rizal berhasil membangun banyak proyek infrastruktur. Ada yang bermanfaat untuk rakyat, sebagian mempunyai nilai strategis terutama untuk mengurangi ketimpangan Jawa vs Luar Jawa.
“Tetapi beberapa berpotensi merugi dan hatus disubsidi rakyat, seperti proyek jalan tol Pantura (kerugian Rp380 miliar per tahun) dan monorail Palembang (rugi Rp9 miliar per bulan). Kasus-kasus kerugian itu adalah contoh ‘Rakyat untuk Infrastruktur’ bukan ‘infrastruktur untuk rakyat’. Itu terjadi karena tidak efektifnya fungsi planning, kalah dengan ‘dawuh pandito Ratu'”, ungkap Rizal.
Komentar