Jakarta – Menteri Koordinator bidang Kemaritim (25 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016) DR Rizal Ramli mengatakan pidato Joko Widodo di Sentul, Bogor pada Minggu (24/2/2019) tidak lain adalah pengulangan dari pidato-pidato sebelumnya, laporan tentang apa-apa yang telah dilakukan, dengan angka-angka yang ngasal “maaf”, kata Rizal, diragukan kredibilitasnya. Kenapa seperti pada Debat II banyak sekali data ngasal, ngawur dan cendrung hoax?
“Hal itu terjadi karena kebiasaan Widodo yang doyan mengklaim prestasi berlebihan (over-claims) dan lingkaran dalamnya yang bermental Asal Bapak Senang (ABS),” kata Rizal, di kediaman pribadinya, Jakarta Selatan, Senin (25/2/2019).
Widodo lanjut Rizal, juga telah jumawa dan tidak jujur ketika mengatakan bahwa “Dana Desa dimulai dari Jokowi”. “Padahal Dana Desa adalah amanat dari UU Desa. Alokasi dana desa lebih dari Ri1 miliar per desa adalah amanah dari UU Desa. UU Desa diperjuangkan oleh asosiasi-asosiasi Kepala Desa, terutama Parade Nusantara dengan Ketua Sudir Santoso dan Ketua Dewan Pembina Rizal Ramli; yang memperjuangkan UU Desa sejak tahun 2011. Pembahasan UU tersebut banyak dibantu oleh Marwan Ja’far, Ketua Fraksi PKB di DPR dan Akhmad Muqowam Ketua Pansus RUU Desa dari PPP, serta dibantu Ketua DPR Marzuki Alie,” ungkap Rizal.
Hukum menurut Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu, semakin terasa tidak adil, hanya galak dan tegas terhadap tokoh-tokoh yang berbeda pendapat dan kritis terhadap kekuasaan. Index demokrasi Indonesia merosot dari peringkat ke 49 pada tahun 2014 menjadi peringkat ke 65 pada tahun 2018.
“Terjadi pendangkalan kehidupan bernegara, semua masalah dibahas dengan kerangka untuk menjaga kepentingan kekuasaan. Bukan untuk membela kepentingan rakyat dan berkeadilan bagi seluruh rakyat. Situasi ini menimbulkan kondisi sosial di masyarakat menjadi terbelah karena praktik hukum dijalankan secara antagonis/ tidak adil. Ini memancing suasana konfrontasi di dalam masyarakat,” tegas dia.
Setelah empat tahun lebih ujar dia, terbukti Widodo gagal karena tidak adanya konsistensi antara tujuan, strategi, kebijakan dan personalia.
Pidato Widodo di Sentul ujar Rizal lagi, kurang jujur, karena tidak mengakui kegagalan yang terjadi. Seharusnya, jika ksatria, Widodo berani meminta maaf dan ganti strategi. Jika Widodo melakukan hal itu, baru akan terlihat harapan dan optimisme baru. Tetapi Widodo kata Rizal tidak mau minta maaf dan ganti strategi, sehingga kegagalan-kegagalannya justru menebar pesimisme dan mengubur harapan.
“Padahal inti dari kepemimpinan adalah menumbuhkan harapan dan optimisme. Untuk itu pemimpin harus mampu melakukan refleksi, intropeksi dan kejujuran untuk mengakui kekurangan dan kegagalan untuk segera diubah, sehingga memberikan harapan dan optimisme baru,” pungkasnya.
Komentar