Jakarta – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak semua gugatan sengketa Pilpres 2019 yang diajukan Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno adalah final dan mengikat. Putusan MK tersebut menurut Anggota DPD RI Fahira Idris, membuat semua pihak harus menerima dan menghormati putusan ini.
Khusus bagi pasangan yang permohonannya ditolak MK, ujar Fahira, tetap bertanggungjawab atas perjalanan lima tahun bangsa ini ke depan sebagai satu kekuatan penyeimbang.
“Hemat saya, menjadi kekuatan penyeimbang atau mendukung menjadi langkah terbaik lima tahun ke depan, terutama bagi semua partai pendukung Prabowo-Sandi. Dalam struktur politik dan sosial sebuah negara demokrasi, dapat membantu. Saya berharap tanggung jawab ini ditunaikan parpol pendukung Prabowo-Sandi untuk kemaslahatan bangsa ini lima tahun ke depan,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPD RI Fahira Idris, yang membidangi politik, hukum, HAM, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (28/6/2019).
Fahira mengungkapkan, rakyat membutuhkan partai politik yang beroposisi sebagai alat untuk mempertanyakan, mengkritisi, bahkan menentang berbagai kebijakan penguasa yang memiliki efek samping menentang rakyat. Kenyataan dari sebuah sistem demokrasi yang tidak dapat ditolak adalah sematang apa pun demokrasi di negara tersebut, pasti ada potensi kebijakan yang diajukan yang tidak adil.
“Sebagus segala kekuasaan, selama masih dijalankan oleh sekelompok manusia pasti ada celah kelemahan. Makanya, tantangan terbesar kita dan negara demokrasi hanyalah tantangan yang ada, agar kebijakan yang salah dan keliru tidak diterapkan. Dan ini bisa dicegah dengan menghadiri suatu kontrol. Apa jadinya demokrasi di negeri ini jika semua partai menjadi penyokong pemerintah?,” tegas Senator Jakarta ini.
Menurut Fahira, pengalaman berdemokrasi di Indonesia lebih dari 20 tahun pasca reformasi harus membuat Indonesia menjadi lebih kuat dan berkualitas. Bagi Pemerintah yang berkuasa, otoritas harus menerima sebagai relasi atau mitra-kerja yang baik, karena menganggap sebagai pengingat dan pencegah pemerintah mengeluarkan atau menerapkan kebijakan yang terkait dengan kepentingan rakyat dan bangsa.
“Saya berharap, parpol pendukung Prabowo-Sandi mau ‘berkorban’ mengambil peran sebagai mitra-kerja penyeimbang. Saya juga berharap yang berkuasa nanti sadar bahwa penyeimbang itu penting bagi pemerintahan demokratis sehingga semua parpol tidak ditarik masuk dalam gerbong kekuasaan. Perbedaan negara demokrasi dengan negara yang tidak menganut demokrasi adalah hadirnya perlindungan yang dilakukan oleh rakyat untuk mencegah pemerintahan agar tidak keluar jalur,” pungkas Fahira.
