Jakarta – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Nono Sampono mengatakan orde lama dan orde baru segalanya dilihat dari kepentingan negara. Paham tersebut bergeser seiring dengan munculnya reformasi sehingga terjadi transformasi mendasar terhadap lima sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pertama menurut Nono, dari otokrasi menjadi demokratis. Kedua sistem pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik. Ketiga, dari ekonomi berbasis sumber daya alam bergeser ke ekonomi kreatif, dan sumber daya manusia. Keempat tentang hubungan luar negeri yang tidak bisa hanya untuk kepentingan nasional masing-masing negara tetapi kawasan. Kelima, pendekatan keamanan bergeser kependekan Hukum.
“Sejak tahun 1998 hingga hari ini, transformasi mendasar itu tidak bisa dihambat lagi,” kata Nono, dalam Diskusi Empat Pilar MPR RI dengan tema “Mekanisme Check and Balances Lembaga Negara”, di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan – Jakarta, Senin (24/6/2019).
Namun dalam kenyataannya lanjut Senator dari Provinsi Maluku itu, tetap saja presiden lebih berkuasa di banding dengan MPR, DPR dan DPD RI. Di sisi lain, sebagai negara demokrasi harus ada keseimbangan kekuasaan itu. “Kalau keseimbangan tidak terjadi, maka tak ada check and balances itu,” tegas dia.
Nono mengingatkan, satu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam kenyataannya tidak bisa memperbaiki posisi kewenangan DPD RI. “Kuncinya harus amandemen konstitusi. DPD RI akan cobat buat komitmen dengan partai-partai politik karena mereka yang menentukan,” ujar Nono.
Namun Nono menegaskan bahwa demokrasi Bangsa Indonesia ini hidup tidak dalam ruang hampa, karena harus bersinggungan dengan atmosfir pergaulan antarbangsa secara terus-menerus.
“Hal penting yang perlu saya ingatkan, kalau sistem demokrasi kita ini tidak maju karena prinsip check and balances tidak jalan, bisa terpuruk juga negeri ini sebagaimana yang dialami Filipina yang menjalankan demokrasi tidak sesuai dengan kulturnya,” pungkas Nono.
