Jakarta – Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Gerindra DR Sodik Mudjahid menilai penggunaan frase “rekonsiliasi” untuk pertemuan Prabowo Subianto dengan Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi sangat berlebihan.
Hal tersebut dikatakan Sodik Mudjahid dalam diskusi Empat Pilar MPR dengan tema “Rekonsiliasi Untuk Persatuan Bangsa”, di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan – Jakarta Senin (15/7/2019).
“Penggunaan frase ‘rekonsiliasi’ untuk momen pertemuan itu sudah berlebihan. Mestinya, usai kontestasi berakhir pula semua fenomena politik dalam konteks pilpres. Tapi para pihak selalu memaksa pertemuan kedua belah pihak lalu diviralkan sebagai rekonsiliasi,” ujar Sodik.
Lagi pula lanjut Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu, selama kampanye berlangsung tidak ada yang keluar dari Empat Pilar MPR RI.
“Kecuali ada yang keluar dari Pilar tersebut. Jadi tidak perlu rekonsiliasi sepanjang tak ada yang keluar dari Empat Pilar MPR RI. Silaturrahmi, itu lebih sesuai dengan budaya Indonesia,” tegasnya.
Sodik juga menilai usai Pilpres 2019 terjadi upaya-upaya melegalisasi harus ada rekonsiliasi. Padahal Prabowo ujarnya, sudah mengembalikan mandat rakyat yang mengusung dia jadi calon presiden.
“Tidak ada relevansinya rekonsiliasi sepanjang tidak keluar dari Empat Pilar MPR RI. Kalau silaturrahmi, okelah,” pungkas Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat I itu.
Terakhir, Sodik menegaskan bahwa Partai Gerindra akan tetap mengambil tempat di luar pemerintahan karena oposisi memang dibutuhkan dalam sistem demokrasi.
“Jadi sekeras apa pun kritik, sepanjang dalam koridor Empat Pilar MPR RI, itu sama nilai kehormatannya dengan pemerintahan berkuasa. Sebagai wujud cinta bangsa, Gerindra akan kritik sekeras-kerasnya. Sebaliknya, jika ada yang baik untuk bangsa kita juga akan dipuji,” imbuhnya.
