Aceh – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Provinsi Aceh, H Sudirman berharap Pemerintah Aceh memiliki perspektif komprehensif yang berpihak kepada lingkungan hidup dan masyarakat petani sawit di Aceh setelah moratorium izin perkebunan sawit di Aceh berakhir.
Demikian dikatakan Sudirman yang akrab disapa Haji Uma, menanggapi polemik kelapa sawit di Aceh setelah adanya moratorium izin perkebunan kelapa sawit lahan baru.
“Orientasi sawit di Aceh pasca moratorium mesti diarahkan kepada dua hal yaitu lingkungan hidup dan keberpihakan bagi masyarakat petani sawit. Karena harus kita akui bahwa sawit di satu sisi memang memiliki dampak terhadap lingkungan hidup, namun juga menjadi sumber ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Haji Uma.
Izin perkebunan sawit ke depan lanjutnya, perlu ditekan seminim mungkin dengan aturan yang ketat dan sebaiknya fokus kepada penataan perkebunan yang telah ada saat ini dengan penerapan standar perkebunan sawit berkelanjutan di Aceh.
“Untuk menjaga lingkungan hidup, perlu didorong penerapan ketentuan perkebunan sawit berkelanjutan atau ISPO untuk mendotong integrasi aspek ekologi, jasa lingkungan serta sosial budaya. Di sisi lain, dukungan bagi upaya bantuan peremajaan sawit rakyat agar kembali produktif meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Haji Uma
Senator asal Provinsi Aceh itu menegaskan, persoalan sawit semakin bertambah dengan adanya kebijakan negara Eropa yang menempatkan sawit sebagai komoditas berisiko tinggi terhadap kerusakan hutan yang kemudian berdampak signifikan bagi anjloknya harga sawit dunia.
“Saya sempat membicarakan perihal kebijakan Uni Eropa terkait sawit dalam suatu kunjungan kerja ke Perancis dan mendapat penjelasan bawa saat ini kebijakan itu sedang dibahas mendalam serta disamping itu pemerintah Indonesia dan Eropa juga tengah dalam perundingan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA),” ungkapnya.
Haji Uma menegaskan bahwa sebaiknya Pemerintah Indonesia lebih fokus pada peningkatan penerapan sawit berkelanjutan serta menyusun solusi bagi menyelamatkan petani sawit dari dampak serius oleh anjloknya harga jual karena kebijakan pasar global saat ini.
“Salah satu upaya menyelamatkan petani dapat dengan pendekatan subsidi kepada petani,” imbuh Haji Uma yang juga ikut dalam tim DPD RI untuk RUU tentang sawit.
