Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan rakyat menuntut Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggunakan standar kerja dengan kecepatan yang lebih tinggi dalam periode kedua jadi presiden. Soal bagaimana caranya, Fahri menyerahkannya kepada presiden terpilih.
“Lalu, apakah pak Jokowi akan menekan kabinetnya? Silahkan, tetapi pada dasarnya rakyat tidak boleh menunggu,” kata Fahri Hamzah ketika dihubungi wartawan, Kamis (8/8/2019).
Pernyataan ini disampaikan Fahri untuk merespon isu-isu aktual mulai dari kebakaran hutan sampai black out atau padamnya listrik PLN di Jabodetabek dan sebagian di Jawa Barat dan Jawa Tengah, pada Minggu (4/8/2019).
Inisiator Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) itu menyatakan bahwa keluhan rakyat kepada pemerintah pada banyak hal adalah “eksekusi”, seperti kasus kebakaran hutan, mati listrik, dan lainnya. Sayangnya, pemerintah terlalu lamban sehingga kecepatan rakyat mengalahkan kecepatan negara.
“Ini akan terus terjadi hingga negara benar-benar terkepung oleh kecepatan publik yang tumbuh di segala bidang,” tegasnya.
Menurut Fahri, presiden adalah pesuruh rakyat pada dasarnya atau pelayan yang dibayar dan diberi fasilitas untuk memberi manfaat. “Tuntutan rakyat itu nampak kasat mata, meski kita tahu kelembutan hati rakyat Indonesia adalah kemudahan bagi pemimpin. Tapi, itu semua ada batasnya. Saya mencemaskan cara presiden memimpin pada periode ke-2 nanti,” ujar dia lagi.
Anggota DPR dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) itu mengingatkan, jika menganggap bahwa seluruh sistem berjalan dengan sendiri hanya karena menelepon pejabat, ini tindakan yang naif sekali.
“Apalagi, sudah terlalu banyak korban yang diabaikan, dan presiden seperti dibuat berjarak. Tapi, amanah telah diberikan. Apa pun, semua akan ada pertanggungjawabannya di dunia da di akhirat kelak,” pungkas Fahri.
