Menteri BUMN Ke Haji, Deputi Di Luar Negeri, Komisi VI DPR Tak Dapat Penjelasan Soal Listrik Padam

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto menyatakan tidak logis argumentasi PT. PLN Persero yang menyatakan pemadaman listrik akibat kerusakan saluran udara tegangan ekstra tinggi (Sutet) 500 kV di Ungaran-Pemalang, Jawa Tengah. Hingga kini menurutnya, belum jelas betul penyebab sesungguhnya yang melatari pemadaman tersebut. PLN harusnya selalu punya back up berlapis, ketika sistem satu transmisi rusak.

“Kita sangat kaget, prihatin, dan kecewa terjadinya blackout (pemadaman) di Ibu Kota, Bekasi, dan Banten hingga delapan jam. Sebagian malah ada yang 10 jam dan 12 jam. Ini pasti masalah teknis. Ternyata, ada masalah transmisi, yaitu gangguan di 500 kV Ungaran-Pemalang. Tetapi sampai saat ini kita belum dapat informasi yang pasti dari PLN, apa sih penyebab utamanya,” kata Dito, di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Menurut Dito, pemadaman selama delapan jam di Ibu Kota sangat memalukan. Pelaksana tugas Direktur Utama PT PLN juga dia nilai tidak mampu menjelaskan dengan baik soal teknis pemadaman ini. Selama PLN masih dipimpin seorang Plt. keputusan yang diambil pun sangat terbatas. Sistem transmisi berupa Sutet itu mestinya di-back up oleh beberapa sistem lagi. Ketika misalnya, Sutet Ungaran-Pemalang rusak ada transmisi lain yang tetap bisa membantu mendistribusikan energi listrik.

“Di Jakarta ini back up-nya harus lebih dari satu, mestinya 2 sampai 4. Jangan sampai mati (padam) sampai 8 jam. Menurut saya yang bisa ditoleransi maksimal 1 jam. Tidak boleh lebih dari 1 jam untuk Ibu Kota. Ibu Kota, kan, lambang negara kita. Industri di sini juga banyak sekali. Di Banten dan Bekasi adalah daerah industri. Berapa kerugian dunia industri saat ini?,” ujar Anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Tengah VIII itu.

Ditambahkannya, PLN dan Kementerian BUMN harus dievaluasi. Wakil rakyat di DPR RI sebagai pengawas BUMN sampai sekarang belum dapat informasi jelas dan lengkap dari Kementerian BUMN.

“Saat ini Menteri BUMN sedang menjalani ibadah haji. Deputi Menteri BUMN sedang berada di luar negeri pula. Tak ada wakil kementerian yang bisa dimintai keterangan untuk hadir ke Komisi VI DPR RI untuk menjelaskan pemadaman listrik ini,” pungkasnya.