Jakarta – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Bachtiar Najamudin menghimbau seluruh mahasiswa dan mahasiswi serta masyarakat di seluruh Indonesia ikut menciptakan kondusifitas di lingkungan masing-masing menjelang hajatan Negara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019 nanti.
Himbauan tersebut menurut Sultan, jangan dipersepsi sebagai tindakan untuk membatasi apa lagi menghalang-halangi hak setiap warga negara untuk menyatakan pendapat, tapi lebih mempertimbangkan adanya kepentingan bangsa dan negara di balik pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.
“Konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat. Namun pada 20 Oktober nanti akan berlangsung pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang juga perintah konstitusi. Karena itu, saya himbau agar semua pihak menjaga kondusifitas di lingkungan masing-masing,” kata Sultan, saat dihubungi wartawan, Selasa (15/10/2019).
Dijelaskannya, kegiatan untuk menyampaikan pendapat bisa dilakukan kapan saja. Sedangkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden harus dilantik sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Kalau sempat terganggu apalagi tertunda ujar dia, akan terjadi kevakuman kepemimpinan nasional.
“Dampak lainnya, dunia internasional akan menilai Bangsa Indonesia gagal dalam berdemokrasi yang nantinya akan memengaruhi ekonomi dan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia,” ujar Sultan.
Sebaliknya kata Senator Indonesia asal Provinsi Bengkulu itu, jika momen pelantikan Presiden dan Wakil Presiden berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka peristiwa tersebut akan semakin mempertinggi tingkat kepercayaan masyarakat internasional terhadap Negara dan Bangsa Indonesia.
Diingatkannya, Indonesia adalah negara demokrasi terbesar di dunia yang selama ini sudah teruji dengan karakter warganya yang bertenggang-rasa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
“Karena itu, baik secara pribadi maupun sebagai Pimpinan DPD RI, secara khusus saya menghimbau adik-adik mahasiswa untuk tidak memilih momentum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden sebagai waktu untuk menyampaikan pendapat di depan umum. Lagi pula, semua aspirasi yang sudah disampaikan tentang keberatan atas sejumlah revisi UU sudah disikapi secara bijak oleh Pemerintah dan Parlemen. Kini saatnya untuk kita kembali bersatu guna menjalankan agenda besar bangsa yaitu mensejahterakan bangsa Indonesia,” imbuh Alumni Fisip UI, Depok itu.
