oleh

Komite I DPD RI: Perlu Sinkronisasi dan Harmonisasi Dua UU Ini

Jakarta – Harmonisasi dan sinkronisasi sejumlah undang-undang terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah, hubungan Pusat dengan Daerah serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah mendesak untuk dilakukan.

Harmonisasi dan sinkronisasi tersebut menurut Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Agustin Teras Narang, satu keniscayaan untuk memajukan daerah.

“Banyak hal yang memerlukan sinkronisasi dan harmonisasi dalam UU Pemda dan UU Perimbangan Keuangan Daerah,” kata Teras Narang, dalam rapat pleno Komite I, di ruang rapat Komite I Gedung B DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan – Jakarta, Rabu, (16/10/2019).

Karena itu lanjut Anggota DPD RI asal Kalimantan Tengah itu, Komite I mendorong harmonisasi dan sinkronisasi isu strategis otonomi daerah antara UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan UU sektoral yang terkait. “Perimbangan keuangan daerah masih diperlukan harmonisasi antara Kemendagri dan Kemenkeu. Ke depan juga akan mengundang KPK terkait korupsi kepala daerah,” ujarnya.

Dalam rapat, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Na Endi Jaweng menyatakan DPD RI dapat berfungsi untuk menjaga keseimbangan pusat dan daerah dengan fokus perhatian pada peran representasi suara daerah dalam struktur dan proses pembuatan kebijakan nasional yang berdampak ke daerah.

Menurut Robert, dalam isu strategis otonomi daerah dan hubungan pusat dengan daerah, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda membawa pendulum baru dalam pola relasi pusat dan daerah maupun bobot otonomi level kabupaten/kota dan provinsi. “Tantangan kita ke depan adalah membangun otonomi yang efektif dan akuntabel,” ujarnya.

Dia jelaskan, kesenjangan antara otoritas dengan kapasitas dan integritas harus dijembatani secara optimal dengan memperkuat kapasitas dan integritas pemda melalui perpaduan kerja fasilitasi, supervisi dan sanksi.

Sedangkan Guru Besar IPDN Profesor Djohermansyah Djohan mengatakan isu-isu strategis otonomi daerah selama era reformasi antara lain tarik-menarik kewenangan pusat-daerah dan antardaerah, pemekaran daerah, masalah pilkada, fungsionalisasi DPRD, perda dan perkada, otonomi desa, digitalisasi pemda.

“DPD RI bisa memilih salah satu isu untuk didalami, misalnya pilkada yang banyak masalah seperti korupsi kepala daerah, saat ini banyak kepala daerah yang terkena korupsi,” ujarnya.

Anggota Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional ini menilai isu-isu besar otonomi khusus/istimewa masih bermasalah antara lain Papua dan Papua Barat, DKI Jakarta, Aceh, DI Yogyakarta, dan daerah -daerah yang mendambakan otsus.

“Di Papua dan Papua Barat dinamikanya adalah pengelolaan pemda kurang efektif, dana otsus berakhir tahun 2021, marjinalisasi dan diskriminasi terhadap Orang Asli Papua, pembangunan Papua kurang berhasil di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat, dan lemahnya pengawasan otsus,” ungkap mantan Dirjen Otda Kemendagri itu.

Loading...