Jakarta – Kesetaraan pelayanan elektrifikasi di Indonesia belum merata. Ini terlihat dengan belum meratanya pembangunan infrastruktur listrik di daerah-daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) di Indonesia.
Anggota Komisi VII DPR-RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sa’adiah Uluputty meminta agar Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan elektrifikasi, perlu melakukan pendekatan berbasis pada daerah 3T.
“Ini adalah satu kendala dari bangsa Indonesia yang memang berpulau-pulau atau di daerah 3T. Jangan sampai sudah miskin, sudah tertinggal kemudian ditinggalkan lagi,” kata Uluputty dalam Rapat Dengar Dendapat (RDP) dengan Plt Direktur Utama (Dirut) PLN Sripeni Inten Cahyani pada, Senin (25/11).
Menurutnya, selain kuantitas elektrifikasi, persoalan kualitas juga harus menjadi perhatian Perusahan Listrik Negara (PLN). Fakta mengenai durasi waktu penerangan listrik masih menjadi masalah, karena waktu penerangan masih bervariasi.
“Ini pada kuantitas. Nah, kualitas juga masih miris, karena ada beberapa daerah yang listrik 6 jam nyala, ada yang 12 jam nyala dan ada yang 24 jam nyala,” ucapnya.
Politisi perempuan asal Maluku itu melanjutkan, data elektrifikasi yang disampaikan oleh pihak PLN berbeda jauh dengan data yang dimiliki oleh Dinas ESDM Provinsi Maluku.
“Saya ingin konfirmasi ke ibu Plt. Dirut soal elektrifikasi. Katanya untuk Provinsi Maluku, datanya sudah 97 persen. Sementara data yang disampaikan oleh dinas ESDM Maluku baru sebesar 86,81 persen. Data siapa yang kita pegang?,” tanya Uluputty.
“Dari 1198 desa di Maluku, 970 desa sudah teraliri listrik. Sementara 228 desa belum teraliri listrik, saya minta ini menjadi perhatian,” sambungnya.
Dijelaskan Uluputty, daerah Timur Indonesia sampai saat ini belum mendapat perhatian infrastruktur kelistrikan yang baik. Padahal, standar pemberlakuan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), maupun seleksi PNS dengan sistem CAT harus terhubung langsung dengan jaringan listrik yang memadai.
“Ada sekolah yang yang standar UNBK harus sama. Penerimaan pegawai, harus sama standarnya di Indonesia Timur dan Indonesia Barat. Tetapi infrastruktur-infrastruktur dasar tidak diperhatikan. Ini kritik kami kepada pemerintah,” tutup Uluputty. (***)
