BUMN Kuasai Proyek Infrastruktur, Ketua DPD RI Ingatkan Perintah Jokowi

Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) AA La Nyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah mengutamakan pengusaha swasta dalam program pembangunan infrastruktur di daerah. Alasannya, pengusaha swasta telah memiliki kompetensi untuk pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur baik berskala nasional maupun daerah yang sedang digalakkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

“Melibatkan pengusaha swasta lokal daerah, dapat menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, baik di daerah ataupun di Indonesia,” kata La Nyalla, di Gedung DOD RI, Kompleks Parlemen, Senayan – Jakarta, Kamis (5/12/2019), menyikapi keluhan swasta yang tidak dilibatkan dalam proses tender proyek pembangunan infrastruktur di banyak daerah.

Dijelaskannya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah cenderung memenangkan perusahaan BUMN dalam tender. Padahal harga tender yang ditawarkan oleh perusahaan swasta lebih kompetitif dibandingkan perusahaan BUMN.

“Yang perlu dipikirkan adalah banyak pengusaha dan kontraktor mereka tidak ikut bersaing dengan BUMN. Kadangkala mereka menang tender tetapi tidak ditunjuk dan yang selalu ditunjuk BUMN,” ungkap La Nyalla.

Senator Indonesia asal Provinsi Jawa Timur ini mengingatkan, pembangunan infrastruktur dengan melibatkan sektor swasta adalah perintah Presiden Joko Widodo. Harusnya perintah tersebut dilaksanakan di semua tingkat pemerintahan, baik kementerian, pemerintah provinsi, ataupun pemerintah kabupaten/kota.

“Apa yang disampaikan Pak Jokowi swasta bisa, swasta didahulukan. Swasta tidak bisa BUMN didahulukan ini statemennya pak Jokowi,” imbuhnya.

Karena ujar La Nyalla, pihaknya akan menemui Menteri PUPR Basuki Hadimulyono untuk membahas masalah tersebut untuk memperjuangkan nasib para pengusaha swasta di daerah, karena selama ini mereka terbukti lebih murah dalam menawarkan tender pembangunan. Murahnya harga yang ditawarkan itu karena, para pengusaha swasta lokal lebih mengedepankan efisiensi.

“Saya akan bertemu dengan Menteri PUPR banyak pengusaha menang tender tidak ditunjuk padahal terendah selalu,” kata La Nyalla.

Jika pengusaha swasta tidak dilibatkan dalam pengerjaan pembangunan infrastruktur, La Nyalla khawatir pengusaha lokal akan semakin terpuruk, dan akhirnya akan gulung tikar. “Jika sektor swasta di daerah terpuruk, maka akan berdampak pada pembangunan ekonomi di daerah yang juga akan terkena imbasnya,” pungkasnya.