oleh

DPD RI Perjuangkan Renah Indojati Jadi Daerah Otonomi Baru

Jakarta – Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Abdul Kholik menyatakan pihaknya mengupayakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) bagian selatan Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) di Sumatera Barat (Sumbar) dengan nama Renah Indojati. Melalui Komite I menurut Kholik, DPD RI segera melakukan pembicaraan dengan Pemerintah Pusat untuk mencabut moratorium DOB dan mengupayakan pembentukan Renah Indojati karena telah memenuhi persyaratan sebagai DOB.

“Kami dari Komite I sudah meminta Mendagri untuk membuka ruang pembicaraan kembali mengenai DOB. Problem utama soal anggaran. Tapi kami terus mendorong proses pembahasan DOB bisa dimulai sehingga setiap daerah bisa dilihat bersama kembali. Dan Renah Indojati sudah diusulkan DPD RI ke Presiden di periode lalu, tinggal didorong,” kata Kholik, saat menerima DPRD Pessel, menyampaikan aspirasi DOB Renah Indojati, di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan – Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Anggota DPD RI dari Provinsi Sumbar, Alirman Sori, yang juga hadir dalam pertemuan itu mengatakan, pengajuan Renah Indojati sebagai DOB sudah lama dan telah disiapkan persyaratannya. Namun, hingga kini belum ada keputusan. Padahal Pessel memiliki jumlah penduduk besar dan garis pantai sepanjang 245 Km. Dia tegaskan bahwa dirinya sebagai wakil Sumbar akan berjuang untuk mewujudkan Renah Indojati sebagai DOB.

“Saya sebagai Anggota DPD RI dari Sumbar punya tanggung jawab moral secara konstitusional. Selain itu, dari segi persiapan, persyaratan formil materi sudah terpenuhi. Tinggal sekarang goodwill dari pemerintah. Kita juga mendesak agar pemerintah pusat mencabut moratorium tentang daerah otonomi baru ini. Kami hanya minta satu saja, Kabupaten Pesisir Selatan, yang kami sebut dengan Renah Indojati,” tegasnya.

Dirinya berharap agar Pemerintah Pusat segera mencabut moratorium DOB di tahun 2020 dan menetapkan Renah Indojati sebagai DOB dari hasil pemekaran Pessel. Menurutnya melalui DOB, pintu pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan.

“Dengan adanya daerah otonomi baru, ada harapan baru dan kesejahteraan baru. Pemerintah tidak boleh terlalu lama menetapkan moratorium yang dapat memicu konflik di daerah karena memang dari awal proses sudah jalan dan memenuhi syarat formil dari materi,” imbuh Alirman.

Dalam kesempatan yang sama, Sekjen DPD RI, Reydonnizar Moenek, mengapresiasi perjuangan DPRD Pessel dalam mengupayakan aspirasi terkait DOB. DPD RI ujarnya, segera bersinergi memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat di Pessel.

“Kita berharap proses ini akan menjadi sebuah pemicu dan dapat terus kita lanjutkan, dan melalui pintu saluran DPD RI. Kita berharap sinergi dari Pemerintah, DPR RI, dan DPD RI dapat mewujudkan apa yang menjadi harapan dan keinginan bersama. Setidaknya ada satu tambahan daerah otonom baru di Sumbar yaitu kabupaten baru yang bisa saja bentuknya daerah persiapan terlebih dulu, kemudian menjadi definitif, sesuai dengan arah kebijakannya, dan menjadi Kabupaten Renah Indojati,” kata pria yang akrab disapa Donny itu.

Sedangkan, Anggota DPRD Sumbar Bakrie Bakar yang ikut hadir dalam audiensi itu mengatakan kedatangan mereka berdasarkan pada aspirasi masyarakat Pessel yang terus menanyakan perkembangan pengajuan DOB Renah Indojati. Apalagi dari dulu semua persyaratan telah disiapkan. Dirinya berharap agar DPD RI dapat memperjuangkan pemekaran Pessel ini.

“Dulu Renah Indojati ini sudah hampir mekar, sudah masuk 20 besar, malah sudah masuk 2 besar, tetapi nasib kita yang belum. Hari ini kami menjemput itu kembali, semua syarat sudah. Sekarang tentu tinggal bagaimana kita menyempurnakan syarat itu kalau ada yang kurang,” imbuh Bakrie, yang jugapengusul Renah Indojati sebagai DOB.

Loading...