Komisi IX DPR RI Tak Ingin Ada Kenaikan Premi BPJS

Jakarta – Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan menunda pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene dalam Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, di ruang rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan – Jakarta, Selasa (10/12/2019) dinihari.

“Kami tidak ingin ada kenaikan premi tahun depan bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) khususnya kelas III,” kata Felly, membacakan salah satu kesimpulan rapat kerja.

Terkait dengan evaluasi dan pelaksanaan APBN TA 2018 dan Penyerapan APBN TA 2019 Kementerian Kesehatan lanjutnya, Komisi IX DPR RI meminta Kemenkes untuk melaporkan APBN TA 2019 dari Pagu Awal sebesar Rp58 triliun menjadi Rp70 triliun.

Selain itu, Komisi IX DPR RI juga mendesak Kemenkes untuk melaksanakan Perpres Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang menyatakan bahwa Badan POM berwenang menerbitkan izin edar obat dan makanan.

Soal kekosongan obat pada fasilitas kesehatan baik di Puskesmas maupun Rumah Sakit, pihaknya akan menggelar rapat tangal 12 Desember dengan Menkes dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP).

“Untuk membahas proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018, termasuk pengadaan obat, alat kesehatan dan pengadaan barang/jasa program prioritas nasional–penanggulangan stunting,” ungkap politisi Partai NasDem itu.

Terakhir, Komisi IX DPR RI mendesak Kemenkes untuk merumuskan kebijakan mempermudah akses bagi pasien penyakit katastropik mendapatkan obat serta mereviu alternative pembiayaan inovatif penyakit katastopik guna menekan defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) kesehatan dalam program JKN. Dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan mata masyarakat Indonesia bagian timur Komisi IX DPR RI mendesak Kemnkes untuk mencabut peraturan Menteri Kesehatan Nomor penolakan atas terbitnya Permenkes Nomor 60 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola RSK Tajuddin Chalik Makassar.

“Sehingga balai kesehatan mata masyarakat (BKMM) Makassar tetap beroperasi dan dipersiapkan menjadi rumah sakit khusus mata yang selanjutnya berkoordinasi dengan Kementerian PAN/RB,” ujar Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Utara itu, sembari menambahkan, mendesak Kemenkes untuk menyelesaikan penyempurnaan Peraturan Menkes Nomor 30 Tahun 2019 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit, sehingga ada kejelasan bagi rumah sakit yang saat ini sedang melakukan proses perizinan.