Jakarta – Beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ahli dibidang energi kelistrikan menyebutkan, ketersediaan energi fosil diperkirakan akan habis tahun 2050. Untuk itu, pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai alternatif pasokan listrik Indonesia.
Anggota Komisi VII DPR-RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sa’adiah Uluputty menuturkan, Pemerintah harus menjadikan EBT sebagai alternatif dalam penyediaan listrik nasional.
“Kami mendorong pemerintah untuk menjadikan energi baru terbarukan (EBT) sebagai alternatif dalam penyediaan pasokan listrik nasional,” kata Uluputti dalam Focus Group Discussion (FGD) Fraksi PKS DPR-RI kemarin di Ruang Pleno FPKS, Gedung Nusantara 1 DPR-RI.
Menurutnya, Pemerintah harus menyiapkan format energi alternatif karena ketersediaan energi fosil yang diprediksikan habis di tahun 2050.
“Sesuai hasil penelitian beberapa ahli, energi fosil diperkirakan akan habis tahun 2050. Itu berarti kita harus lebih waspada dan visioner dalam mengantisipasi stabilitas ketahanan energi nasional,” ucapnya.
Bersamaan dengan itu, Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto menegaskan, platform PKS untuk bidang energi dan ketenagalistrikan lebih difokuskan pada mendorong ketersediaan listrik.
“Paltform PKS ialah menjamin ketersediaan listrik melalui perbaikan sistem tarif, infrastruktur dan mendorong usaha pengembangan sumber listrik yang murah, terbarukan dan ramah lingkungan,” ujar Mulyanto.
Selain itu, Anggota Komisi VII DPR-RI itu juga menjelaskan pola untuk mendorong ketahan energi nasional.
“Kami juga mendorong ketahanan energi nasional melalui penghematan, intensifikasi, diversifikasi dan pengembangan sumber daya energi baru dan terbarukan,” jelasnya.
Untuk diketahui, sejumlah pejabat menjadi narasumber dalam FGD tersebut yakni Ketua BPK RI, Agung Firman Sampurna, Saadiah Uluputty, Anggota Komisi VII DPR RI FPKS, Tohari Hadiat, Executive Vice President Tarif dan Pelayanan Publik PT. PLN (Persero) dan Tulus Abadi, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. (***)
