Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti menyatakan mendukung roadmap Menteri Badan Usaha Milik Negera (BUMN) Erick Thohir untuk menata wajah BUMN ke depan.
Pernyataan tersebut disampaikan La Nyalla saat menggelar coffee morning dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Hotel Fairmont Senayan – Jakarta, Kamis (16/1/2020). Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin. Sementara dari DPD RI tampak Wakil Ketua III Sultan Bachtiar Najamuddin, Ketua Komite II Yorrys Raweyai, Wakil Ketua Komite II Bustami Zainudin serta Sekjen DPD RI Reydonnyzar Moenek.
“BUMN yang paling banyak diadukan oleh kalangan dunia usaha. Selain Pelindo dan Angkasa Pura, juga dominasi BUMN karya di pekerjaan jasa konstruksi. Salah satu indikatornya banyaknya aduan yang masuk ke DPD RI, Ombudsman dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Artinya, masih terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat,” kata La Nyalla.
Beberapa asosiasi di sektor pelabuhan seperti INSA, ALFI dan IPERINDO lanjut dia, juga mengadukan beberapa persoalan yang mereka alami ke DPD RI. Terutama kurangnya layanan yang diberikan Pelindo kepada swasta yang beraktifitas di lingkup pelabuhan. “Di Surabaya dikeluhkan tentang pendangkalan alur, sehingga pengusaha galangan kapal kesulitan mendapat pekerjaan kapal skala besar. Ini salah satu contoh saja,” ungkapnya.
Karena itu, La Nyalla menegaskan mendukung roadmap yang disusun Menteri BUMN dan diharapkan mampu mewujudkan kejayaan BUMN untuk menjadi pemain global, ikut tender pekerjaan di luar negeri, sehingga memasok devisa negara, seperti dilakukan PT Pindad, PT PAL Indonesia, PT Inka, dan PT Dirgantara Indonesia.
Menyikapi hal tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan bahwa apa yang disampaikan Ketua DPD RI sama arahnya dengan apa yang menjadi arahan Presiden RI Joko Widodo. Intinya, BUMN tidak mematikan pengusaha swasta. “Presiden menugaskan kami untuk menciptakan ekosistem yang baik antara BUMN, Swasta, BUMD dan BUMDes. Itu yang sedang kami susun dan jalankan sekarang. Termasuk penggunaan key performance indicator dalam penataan ini,” ujar Erick.
Selain itu, Erick juga menegaskan bahwa Kementerian BUMN juga memiliki kewenangan untuk menutup atau memerger perusahaan BUMN yang ada. “Ini salah satu cara untuk mengembalikan BUMN kepada core bisnisnya. Kita konsolidasikan atau kita tutup. Intinya harus back to core business,” tegasnya.
Sebab lanjut Erick, dari Rp210 triliun keuntungan BUMN, disumbang cuma oleh tidak lebih dari 10 BUMN saja. “Jadi lebih baik fokus kepada BUMN yang besar-besar saja, daripada ke yang kecil-kecil, yang malah bersaing dengan UKM dan swasta menengah,” ungkapnya, sembari memberi contoh program re-orientasi beberapa BUMN, sehingga tidak menjadi kompetitor swasta/UKM.
Erick juga menjelaskan rencana pengembangan pelabuhan Benoa menjadi world class port yang memadukan layanan jasa pelabuhan dan bisnis serta pariwisata. “Nantinya Benoa menjadi one stop area yang dilengkapi dengan pusat kesenian, wisata kuliner dan pusat perdagangan UMKM. Juga convention hall, pusat perdagangan dan lainnya, sehingga kapal-kapal pesiar besar yang sandar, bila waktu singgahnya hanya sebentar, mereka tetap bisa belanja dan juga menikmati kuliner,” ujarnya.
Pelabuhan ini selain punya area hutan kota, juga dilengkapi terminal energi, industri perikanan dan instalasi pengelolaan air limbah. Tak ketinggalan penataan jalur nelayan dan tempat sandar kapal-kapal nelayan. “Ini akan menggerakkan ekonomi kawasan dengan cepat,” imbuhnya.
