oleh

DPD RI: Revisi UU Pilkada Harus Perhatikan Kekhususan Daerah

Jakarta – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menilai Undang-Undang tentang Pilkada masih menyisakan sejumlah permasalahan. Karena itu, kata Ketua Komite I DPD RI Agustin Teras Narang, perlu perbaikan, dengan memperhatikan kekhususan masing-masing daerah.

Demikian dikatakan Teras Narang, dalam Rapat Dengar Pendapat Komite I DPD RI dengan pakar Otonomi Daerah Profesor Djohermansyah Djohan, membahas Revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Bupati/ Wali Kota, di Ruang Rapat Komite I, Kompleks Parlemen, Senayan – Jakarta, Selasa, (14/1/2020).

“DPD RI melalui kewenangan yang dimilikinya akan menginisiasi Perubahan UU Pemilihan Kepala Daerah dengan harapan Pilkada sebagai salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia betul-betul dapat mencerminkan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan asas-asas pemilu serta menghasilkan kepemimpinan daerah yang kredibel dan profesional,” kata Teras Narang.

Sedangkan Wakil Ketua Komite I Abdul Kholik menjelaskan, UU Pilkada yang berlaku saat ini telah mengalami beberapa kali revisi. Revisi dilakukan terhadap UU No. 1 Tahun 2015 yang telah mendekonstruksi sistem pemilihan Kepala Daerah, sampai yang terakhir UU No. 10 Tahun 2016, yang masih menyisakan banyak persoalan dalam pelaksanaannya.

“Menurut pandangan DPD RI, beberapa permasalahan tersebut antara lain masih maraknya politik uang, persyaratan calon yang belum memberikan keadilan bagi semua pihak, permasalahan calon tunggal, proses Pilkada yang lama terutama masa kampanye, masih ada regulasi yang tumpang-tindih sehingga tidak harmonis, bahkan penetapan DPT juga masih bermasalah,” ungkap Senator Indonesia asal Jawa Tengah itu.

Loading...