oleh

Dukung Buton Jadi Provinsi, Senator Aceh: Moratorium DOB Sebenarnya Tak Ada

Jakarta – Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Agustin Teras Narang menyatakan mendukung pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Kepulauan Buton yang hingga kini masih menyatu dengan Sulawesi Tenggara.

Pernyataan tersebut disampaikan Teras Narang dalam pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan DPRD Sulawesi Tenggara, di Ruang Rapat Komite I DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan – Jakarta, Rabu (22/1/2020).

“Komite I DPD RI telah membentuk tim kerja yang berkaitan dengan DOB dan mendesak Pemerintah untuk memperhatikan pembentukan DOB. Ini adalah komitmen DPD RI sebagai lembaga negara. Komite I juga akan menjadwalkan pertemuan dengan Wapres sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Otda),” kata Teras Narang.

Senada, Wakil Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi menyebut DPD RI telah merekomendasikan 173 DOB. DOB Kepulauan Provinsi Buton ada di posisi nomor 24. “Tanggal 4 Februari akan diselenggarakan Forum Komunikasi Nasional (Forkonas) dan kami berharap hadir delegasi Kepulauan Buton di acara itu,” pintanya.

Senator Indonesia asal Provinsi Aceh itu bahkan menilai istilah moratorium DOB sebenarnya tidak ada. Faktanya, Pemerintah tidak menandatangani Peraturan Pemerintah tentang Desain Penataan Daerah (Detada) dan Desain Besar Penataan Daerah (Desertada). “Jika tidak ditandatangani, secara tidak langsung dapat muncul pergolakan di daerah. Kenapa PP provinsi ibu kota baru bisa terbentuk tetapi PP Detada dan Desertada belum ditandangani?,” ungkapnya.

Anggota DPD RI dari Provinsi Sulawesi Tenggara, Dewa Putu Ardika Seputra menjelaskan Kepulauan Buton sudah lama mengajukan pemekaran DOB dan Pemerintah Daerah dan DPRD sangat mendukung. “Saya berharap DOB Kepulauan Buton terwujud, karena pembentukan provinsi baru tidak harus membangun gedung baru,” ujar Putu.

Sedangkan Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tenggara Nursalam Lada berharap DPD RI dapat memberikan dukungan politik dan kebijakan. “Syarat administrasi dan dukungan politik sudah terpenuhi, tiga gubernur sudah setuju untuk dimekarkan, tinggal persetujuan dari Pemerintah Pusat,” imbuhnya.

Di acara yang sama, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tenggara Muhammad Endang mendesak pembentukan Kepulauan Buton atau Buton Raya. “Kami datang untuk menagih janji Pemerintah akan dibentuk Buton Raya. Buton Raya satu-satunya yang belum jelas. Kaltara sudah terbentuk, Papua Selatan dengar-dengar sudah mau terbentuk. Intinya kami minta Papua Selatan jangan dimekarkan kalau Kepulauan Buton tidak dimekarkan. Komisi II DPR RI sudah mendukung, sekarang tinggal Mendagri. Tolong jangan dipaksa kami untuk retak karena kami juga bisa seperti bergejolak di Papua,” tegasnya.

Bupati Buton La Bakri menambahkan rencana pembentukan Provinsi Kepulauan Buton sudah lama. “Dulu Buton adalah sebuah kesultanan yang berdiri sendiri seperti negara karena punya bahasa, mata uang sendiri sebelum bergabung dengan NKRI. Kami berharap agar segera PP tata cara pembentukan DOB diteken. Syarat politik sudah lengkap, enam daerah sudah menandatangani,” imbuhnya.

Loading...