Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning mengatakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memang dirancang untuk defisit, tidak seperti asuransi yang memperoleh keuntungan. Bahkan, politisi PDI Perjuangan itu mengungkap, defisit yang dialami BPJS Kesehatan masih tergolong kecil dibandingkan dengan yang diperkirakan saat pembahasan RUU tentang BPJS.
“BPJS Kesehatan itu memang hibah. Niat Negara adakan BPJS Kesehatan, sebagai jaminan sosial, bukan asuransi. Itu tanggung jawab negara,” kata Ribka, saat Rapat Kerja dengan Kementerian Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Direksi BPJS Kesehatan, dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, di Kompleks Parlemen, Senayan – Jakarta, Senin (20/1/2020).
Karena itu, Ribka mengaku heran bila pemerintah selalu menyampaikan masalah BPJS Kesehatan dalam mengelola Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) selalu defisit. “Seharusnya, Pemerintah menanggung semua perawatan di kelas III, baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta,” tegasnya.
Mengutip perkataan pakar jaminan sosial Hasbullah Thabrany, Ribka menjelaskan seharusnya pemerintah tidak hanya menanggung biaya perawatan kelas III saja, namun juga di kelas II.
Sebagai sebuah penyelenggara jaminan sosial imbuhnya, memang sudah wajar bila BPJS Kesehatan mengalami defisit. “Kalau bicara dari sudut pandang asuransi, memang tidak akan untung. Itu tanggung jawab negara. Kalau ada orang yang mau membayar mandiri, ya biarkan saja mereka membayar,” pungkasnya.
