oleh

Rapat dengan Menkop, Senator Kepri: Tanpa Alasan, LPDB Tolak Proposal Pinjaman UMKM

Jakarta – Sejumlah Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengkritisi kinerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) yang dinilai belum mampu berperan sebagi solusi atas sejumlah masalah yang tengah dihadapi oleh pelaku Koperasi dan UMKM.

Kritik itu disampaikan sejumlah Senator dalam Rapat Dengar Pendapat Komite IV DPD RI dengan Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, dipimpin oleh Komite IV DPD RI Elviana, di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan – Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Senator Indonesia asal Sulawesi Selatan Ajiep Padindang misalnya, menyatakan Koperasi dan UMKM kesulitan untuk mengakses modal atau pendanaan. “Dalam praktiknya, LPDB-KUMKM tidak menjadi solusi bagi para pelaku usaha.

Karena itu, Ajiep mengusulkan lebih baik dibuat bank koperasi. “Kalau pemerintah serius, ya harus membangun bank perkoperasian secara spesifik,” usulnya.

Sedangkan Senator Indonesia dari Provinsi Kepulauan Riau Haripinto Tanuwidjaja mempertanyakan sejumlah proposal pengajuan permodalan yang dimohonkan oleh Koperasi dan UMKM tapi ditolak oleh LPDB tanpa alasan yang jelas.

“Akibatnya, penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sangat kecil. Saya bahkan tidak mendengar gaung dari pendampingan pemerintah bagi para pelaku Koperasi dan UMKM,” ungkapnya.

Keprihatinan juga diungkap Anggota Komite IV DPD RI daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta, Cholid Mahmud. Ia menilai pemerintah belum menaruh perhatian yang serius terhadap pengembangan Koperasi dan UMKM karena anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian Koperasi dan UMKM realtif minim.

“APBN kita jumlahnya mencapai Rp2504 triliun dan alokasi untuk Kemenkop UMKM tidak sampai Rp1 trilin. Artinya Negara belum memiliki perhatian serius terhadap Koperasi dan UMKM,” ujarnya.

Untuk itu, Senator Indonesia asal Nusa Tenggara Barat Lalu Suhaimi berharap pemerintah memberikan perhatian yang serius kepada Koperasi dan UMKM agar berdaya saing dan berkontribusi dalam memajukan perekonomian nasional.

“Sesuai dengan slogan koperasi adalah soko guru rakyat, untuk itu saya berharap ke depan KUMKM harus lebih bangkit lagi untuk merealisasikan program-program pemerintah,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan KUMKM Teten Masduki menyatakan Kementerian KUKM telah mencanangkan tiga pilar strategi pengembangan UMKM yang tertuang dalam Rencana Kerja tahun 2020. Strategi nasional pengembangan Koperasi dan UMKM tersebut meliputi tiga pilar, enam strategi, 18 rencana aksi, dan 75 kegiatan.

“Tiga pilar yang dimaksud yaitu meningkatkan kapasitas dan kompetensi UKM, membangun lembaga keuangan yang aman bagi UKM, dan koordinasi lintas sektor,” kata Teten.

Ketiga pilar tersebut lanjutnya, ditopang oleh enam program strategis yaitu perluasan akses pasar, meningkatkan daya saing produk dan jasa, pengembangan kapasitas dan manajemen SDM usaha, akselerasi pembiayaan dan investasi, kemudahan dan kesempatan berusaha dan koordinasi lintas sektor.

Rencana dan program strategis tersebut imbuhnya, diarahkan dan dimaksudkan agar koperasi dan UMKM di Indonesia dapat segera naik kelas, berdaya saing, dan dapat berkontribusi dalam memajukan perekonomian rakyat.

“Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, bahwa Koperasi dan UMKM kita harus segera naik kelas. Terutama menghadapi era digitalisasi sekarang ini, dan bagaimana produk dan jasanya dapat berorientasi ekspor, inovatif dan mampu bersaing,” imbuhnya.

Loading...