oleh

Sultan Bachtiar Najamudin Tegaskan, DPD RI Fokus Bangun Daerah

Jakarta – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) lebih memprioritaskan dan fokus terhadap proses pembangunan di daerah-daerah. Sebab kata Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Indonesia ini baru bisa dinilai maju kalau proses pembangunan di daerah-daerah berlangsung sesuai dengan kebutuhan daerah.

Demikian dikatakan Sultan ketika menghadiri Rapat Kerja Komite IV DPD RI dengan Menteri Keuangan, di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan – Jakarta, Selasa, (14/1/2020), dipimpin Ketua Elviana.

“Prioritas DPD RI ke depan adalah fokus ke pembangunan daerah. Salah satunya adalah tentang alokasi dan kegunaan dana desa. Agar hal itu bisa terlaksana, maka DPD RI memandang kerja sama dengan Kementerian Keuangan menjadi sangat strategis,” kata Sultan.

Sedangkan Wakil Ketua Komite IV DPD RI Novita Anakotta mengharapkan Kementerian Keuangan mendukung fungsi pengawasan DPD RI terhadap implementasi program dan kebijakan transfer ke daerah dan dana desa.

Senator Indonesia dari Provinsi Maluku itu juga mendorong Kementerian Keuangan untuk meningkatkan pemahaman Kepala Desa tentang pengelolaan dana desa melalui kegiatan sosialisasi di daerah sesuai program yang ada.

Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa ada beberapa perubahan implementasi kebijakan. “Saat ini arah kebijakan transfer ke daerah dan Dana Desa ditujukan untuk perbaikan kualitas layanan dasar publik, akselerasi, dan mendorong belanja produktif,” ungkap Menkeu.

Untuk mendukung hal tersebut, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti menyatakan bahwa penyaluran dana desa ke depan dengan metode 40-40-20.

“Aturan baru penyaluran seperti disalurkan langsung ke desa. Dengan adanya surat kuasa kepada kami untuk menyalurkan langsung kepada kepala desa” jelasnya.

Sedangkan bentuk sosialisasi yang akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan akan berbeda dengan tahun sebelumnya. “Ke depan, kami tidak lagi sosialisasi dengan mengumpulkan kepala daerah mengenai dana desa, tetapi dengan menemui petugas pendamping pelaksana yang benar-benar menangani permasalahan dana desa,” imbuhnya.

Loading...