oleh

Susun RUU Pengelolaan Sampah, Komite II DPD RI Perlu Masukan

Jakarta – Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri mengatakan peningkatan populasi manusia dan pola konsumsi masyarakat menjadi salah satu penyebab meningkatnya produksi sampah. Karena dua variabel tersebut sangat dinamis, maka problem pengelolaan sampah tak ada habisnya, apalagi untuk diselesaikan.

Karena alasan itu pula kata Hasan, maka Komite II DPD RI berinisiatif menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah.

“Kami sangat perlu berbagai masukan pengelolaan sampah di daerah-daerah. Di daerah saya yang merupakan provinsi baru yaitu Kalimantan Utara sangat menanti informasi soal pengelolaan sampah,” kata Hasan, saat membuka rapat dengar pendapat umum penyusunan RUU Pengelolaan Sampah di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan – Jakarta, kemarin.

Dijelaskannya, selama ini Kalimantan Utara dapat bantuan truk sampah dari Jepang. Namun bantuan truk sampah ini telah berusia lebih dari 20 tahun. “Jadi sebenarnya Jepang mengirimkan sampah ke kita. Tetapi kita gunakan,” ungkapnya.

Sedangkan Anggota Komite II DPD RI dari Provinsi Kalimantan Timur Aji Mirni Mawarni menilai sejauh ini Pemerintah Pusat dan Daerah kurang mensosialisasikan bank sampah di daerah. Untuk di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Malang, bank sampah sangat populer bahkan pihak swasta juga berperan.

“Di Kalimantan Timur kurang begitu populer istilah bank sampah. Untuk itu Pusat dan Daerah harus lebih sering mensosialisasikan bank sampah. Lebih bagus lagi, swasta juga diikutsertakan,” ujar Aji.

Senator Indonesia asal Provinsi Maluku Utara Namto Roba menceritakan pengalamannya saat menyelam (diving) di Indonesia. Di Pulau Jawa tidak terlalu banyak sampah baik di permukaan atau di dalam laut. “Berbeda dengan di Pulau Madura dan Bali, banyak sekali sampah plastik seperti botol dan kantong di dasar laut. Ini kan sangat disayangkan, karena menganggu pertumbuhan ekosistem laut,” ungkapnya.

Selain itu, Asrul Hoesein dari Green Indonesia Foundation menyatakan permasalahan sampah sangat membutuhkan perhatian serius dan fokus. Sebab sampah sudah menjadi masalah global sehingga kegagalan dalam pengelolaan sampah berimbas pada menurunnya kualitas kesehatan warga masyarakat, merusak estetika kota, mengguras APBD, dan CSR. “Dalam jangka waktu tertentu sampah bisa memengaruhi arus wisata serta investor ke daerah,” ujarnya.

Menurut Asrul, sinergi antar-semua pihak atau stakeholder sangat dibutuhkan untuk memperkecil dampak negatif sampah. Prinsipnya, sampah di Indonesia harus dikelola secara komprehensif, bukan semata sampah plastik. “Pada dasarnya, sampah mudah dikelola bahkan teknologi persampahan sudah cukup memadai. Hanya saja pemerintah Pusat perlu membuat roadmap nasional yang menjadi pedoman dasar bagi Pemda kabupaten dan kota,” sarannya.

Sementara ahli Tata Kelola Pemerintah Novel Abdul Gofur menilai UU Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah belum mendongkrak status sampah menjadi sumber daya. Pasalnya, saat ini tingkat investasi masih terlampau rendah bahkan komposisi sampah terlalu bervariasi. “Apalagi sarana dan prasarana saat ini kurang. Selain itu jumlah pengangkutan kurang dan tidak ada pemilahan,” pungkasnya.

Loading...