oleh

Kepada Menteri PUPR, Anna Latuconsina: Kapan Rumah Rusak Akibat Gempa Maluku Dibantu?

Jakarta – Anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Anna Latuconsina mempertanyakan tindaklanjut perbaikan fasilitas masyarakat pasca-gempa di Maluku yang terjadi tahun 2019 yang lalu. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang masih membutuhkan bantuan infrastruktur, terutama tempat tinggal.

Pertanyaan tersebut disampaikan Anna dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan – Jakarta, Selasa (18/2/2020).

“Masyarakat korban gempa di Maluku hingga kini ini belum mendapatkan bantuan. Kami ingin mendapatkan informasi, kira-kira kapan masyarakat dapat bantuan untuk memperbaiki rumah-rumah yang rusak,” ujar Anna.

Senada dengan Anna, Anggota Komite II DPD RI Lukky Semen juga mendesak Menteri PUPR segera memulihkan sarana dan prasarana publik yang rusak pasca gempa di Sulawesi Tengah.

Menurutnya, perkembangan perbaikan fasilitas umum di di daerah pemilihannya itu masih belum sesuai harapan. “Kami butuh penjelasan, khususnya menyangkut rehab-rekon hunian tetap yang sampai hari ini baru terealisasi 136 unit. Ini begitu panjang dan lama prosesnya,” imbuh Lukky.

Sedangkan Senator Indonesia dari Papua Barat Mamberop Y. Rumakiek, meminta Menteri PUPR untuk membangun akses komunikasi langsung untuk dapat menyampaikan aspirasi terkait pembangunan infrastruktur di provinsinya.

Mamberop menilai saat ini komunikasi yang ada masih belum terjalin dengan baik, akibatnya banyak wilayah di Papua Barat yang belum merata dan tertinggal pembangunannya.

“Kami minta untuk disambungkan dengan Kepala Balai di Provinsi. Karena komunikasi ini terputus, maka aspirasi tidak bisa kami sampaikan. Kami hanya minta akses supaya bisa berkomunikasi, bahkan langsung ke kementerian, supaya aspirasi masyarakat ini bisa dianggarkan,” pinta Mamberop.

Terkait penyaluran aspirasi masyarakat daerah, Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdullah Puteh meminta Menteri PUPR dapat membuat saluran khusus yang menghubungkan setiap Anggota Komite II dengan Kementerian PUPR.

Saluran tersebut ujarnya, berfungsi untuk menyalurkan aspirasi-aspirasi daerah terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur. Saluran tersebut dia anggap dapat efektif dalam mewujudkan kebutuhan pembangunan infrastruktur untuk menyokong perekonomian daerah.

“Terkait penyaluran aspirasi, saya harap nanti ada desk khusus untuk DPD RI. Desk itu bertujuan sebagai saluran aspirasi dari kami Anggota DPD RI sebagai Wakil Daerah,” pinta Puteh.

Menyikapi aspirasi tersebut Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa kebutuhan-kebutuhan daerah terkait pembangunan infrastruktur sudah direncanakan dalam program kerja pemerintah tahun 2020-2024.

Menurutnya, Kementerian PUPR akan terus membangun infrastruktur, fasilitas ekonomi yang akan diintegrasikan melalui sarana jalan.

Basuki menjelaskan, untuk pembangunan sampai tahun 2024, membutuhkan biaya sekitar Rp2.058 triliun. Sedangkan APBN paling banyak adalah Rp623 trliun, sehingga masih ada selisih sekitar Rp1.453 trliun. Selisih tersebut ujarnya, diupayakan ditutup dari investasi dan penugasan dari BUMN. Kementerian PUPR akan fokus pada pembangunan sumber daya air, konektivitas jalan dan jembatan, permukiman, dan perumahan.

“Program kami bukan membagi rata. Jadi mohon bapak-ibu bisa memaklumi, karena jika dibagi rata, itu tidak menjadi apa-apa. Misalnya uangnya ada 100, dibagi ke program di 34 provinsi, itu maka tidak akan jadi apa-apa. Kita selesai, baru kita pindah. Insyaallah dengan begitu, hasilnya akan lebih baik,” ungkap Basuki.

Loading...