Medan – Anggota Komisi II DPR RI Sodik Mudjahid menyatakan aneh rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Medan, di Sumatera Utara, yang cuma 26,19 persen.
“Dari diskusi tadi, terungkap bahwa partisipasi publik dalam Pilkada Kota Medan pada 2015 lalu sangat minim, yakni sekitar 26,19 persen. Sementara dalam Pilkada Gubernur Sumatera Utara sekitar 58 persen dan Pilpres mencapai 78 persen. Ini fenomena yang cukup menarik,” kata Sodik, saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan Plt Wali Kota Medan, KPUD, Bawaslu Medan, di Kantor Wali Kota Medan, Rabu (19/2/2020).
Selain faktor nasional, di mana masyarakat lebih tertarik dengan Pilpres, masalah tempat tinggal juga menjadi salah satu sebab minimnya angka partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kota Medan. Salah satu penyebabnya warga Medan yang memiliki KTP Medan lebih banyak tinggal di luar Medan. Sehingga banyak dari mereka yang lebih memilih berlibur atau istirahat di rumah, dibanding untuk menyoblos ke tempat pemungutan suara.
“Tadi saya sempat tanyakan, apakah hal itu karena manajerial atau kultur di Medan. Namun jika dikatakam isu nasional lebih menarik atau karena masalah domisili, itu bukan hal yang aneh, karena di Bandung dan beberapa daerah pun juga terjadi hal yang sama,” ungkapnya.
Dijelaskannya, dari penjelasan Plt. Wali Kota Medan, yang cukup aneh di Medan adalah masalah kultur. Masyarakat Medan tidak akan memilih jika tidak ada ‘kepastian’ tentang berbagai hal atau janji-janji dari calon kepala daerahnya. Sementara di daerah lain, meski belum ada ‘kepastian’ janji-janji dari calon kepala daerah, mereka tetap memilih.
“Hal tersebut menjadi simbol dari rendahnya kepercayaan publik terhadap calon pemimpin di daerahnya. Tentu hal ini tidak boleh terjadi lagi di Pilkada Kota Medan tahun 2020 ini,” tegas politisi Partai Gerindra itu.
Oleh karena itu, ia berharap agar para calon kepala daerah dan KPUD Kota Medan dapat menyosialisasikan dan menyampaikan visi dan misi para calon kepala daerah. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap KPUD, serta calon kepala daerah itu sendiri.
“Dengan demikian, akan meningkatkan angka partisipasi publik dalam Pilkada serentak di Kota Medan. Pada akhirnya akan muncul sosok pemimpin daerah yang berintegritas tinggi dan yang utama representatif terhadap masyarakat Medan itu sendiri,” pungkasnya.
