Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Sukur Nababan meminta instansi terkait mulai dari Pusat, Provinsi hingga Kabupaten dan Kota menghentikan semua perbedaan pandangan, saling bully dan membangun opini masing-masing dalam menyikapi banjir yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia.
Sebab kata politisi PDI Perjuangan itu, semua perbedaan pandangan tidak akan pernah menyelesaikan masalah banjir yang telah mengakibatkan penderitaan luar biasa sekali secara ekonomi, psikologi anak-anak hingga dewasa.
“Atas nama rakyat, Anggota DPR RI, saya minta hentikan semua perbedaan. Mari kita bersatu menyelesaikan masalah. Mari duduk bareng, merumuskan cara yang bagaimana ditempuh sehingga masalah pokok terselesaikan,” kata Sukur, dalam Dialektika Demokrasi bertajuk “Banjir, Bencana atau Ketidakpahaman”, di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan – Jakarta, Kamis (27/2/2020).
Dijelaskannya, banjir bukan force Majeure karena bisa diprediksi dan diantisipasi. Untuk memprediksi dan mengatisipasinya ujar Sukur, harus duduk bareng.
“Paksa Pusat, Provinsi, kota dan kabupaten duduk bareng, bentuk tim bersinergisitas untuk mengatasinya. Satukan pemikiran untuk mengatasi masalah rakyat,” tegasnya.
Masalahnya menurut Sukur, siapa yang bisa paksa para pihak terkait ini duduk bersama? “Salah satu adalah pers. Paksa mereka untuk duduk bersama. Kalau tak mau minta rakyat menghukumnya. Komisi V DPR sudah undang mereka tapi tak datang juga. Kami tak bisa paksa karena memang tidak ada mekanisme dan menghukum yang tidak datang memenuhi undangan DPR,” pungkasnya.
