oleh

Sultan Siap Mediasi Hibah Lahan TNI AU Ke Pemkab Bengkulu Selatan

Jakarta – Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Bachtiar Najamudin menyatakan siap jadi mediator penyelesaian hibah lahan TNI Angkatan Udara di Lapangan Terbang II, di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. Prinsipnya kata Sultan, persoalan hibah lahan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena akan berefek pada laporan keuangan pemerintah daerah.

“Ini kan sama-sama milik negara. Jadi tinggal duduk bersama untuk menyamakan persepsi. Nanti kita undang Menteri Pertahanan dan Menteri Dalam Negeri untuk membahas masalah ini. Intinya, persoalan ini harus segera diselesaikan dan dicarikan jalan keluarnya,” kata Sultan, usai menerima Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan – Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Dalam pertemuan itu, Sultan didampingi Anggota DPD RI dari Provinsi Bengkulu yaitu Eni Khaerani dan Riri Damayanti. Sedangkan, Bupati Bengkulu Selatan didampingi Kabag Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, Ramadhan. Bupati Gusnan menemui Sultan untuk meminta bantuan DPD RI memfasilitasi penyelesaian hibah tanah milik TNI-AU di Lapangan Terbang II Kabupaten Bengkulu Selatan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Bupati Gusnan menjelaskan, saat ini, lahan tersebut telah menjadi Kantor Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. “Saya juga sudah tanya ke pihak Angkatan Udara, tidak mungkin di lokasi itu dibangun landasan pacu. Dilihat dari strategi militer, pembangunan landasan pacu lebih tepat jika dibangun di Bandara Fatmawati. Untuk di Lapangan Terbang II Padang Panjang, Bengkulu Selatan digunakan untuk radar intai,” ungkap Gusnan kepada Sultan.

Lebih lanjut Gusnan mengungkapkan, lapangan terbang II Padang Panjang merupakan lahan eks lapangan terbang penjajah Jepang dengan luas 331,5 Hektar. Lahan ini terletak di Desa Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Lahan lapangan terbang II telah terdaftar sebagai Aset Barang Milik Negara (BMN) atau Tanah inventaris kekayaan negara atas nama Kementerian Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia cq. TNI AURI.

Dijelaskannya, pada tahun 1950, tepatnya tanggal 25 Mei 1950, melalui surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang nomor: 023/P/KSAP/50, diputuskan bahwa lahan tersebut menjadi milik Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI). Meski demikian, sejak dikeluarkan surat tersebut, lahan lapangan terbang II terlihat kurang terurus.

Pada tahun 1996 ujar Gusnan, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan permohonan kepada TNI Angkatan Udara untuk diperkenankan membangun Pusat Perkantoran di lokasi lapangan penerbangan II yang sampai dengan tahun tersebut belum dimanfaatkan oleh TNI Angkatan Udara. Pihak TNI Angkatan Udara menurut Gusnan, merespon hal tersebut dengan adanya rapat tanggal 12 April 1996 yang menghasilkan dua kesepakatan.

Pertama, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan membantu pengurusan sertifikat Lapangan Terbang I melalui APBD Kabupaten Bengkulu Selatan. Kedua, pembangunan perkantoran pemerintah kabupaten Bengkulu Selatan di lapangan terbang II diruislagh dengan tanah di daerah Selali di Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan. “Hanya ruislagh ini tidak bisa dijalankan karena Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tidak mampu menyiapkan lahan pengganti seluas lapangan terbang II,” tegasnya.

Selanjutnya, pada tahun 2016 kembali dilakukan penandatanganan Naskah Kesepahaman Bersama TNI AU dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, tepatnya tanggal 18 Oktober 2016. Dalam Naskah Kesepahaman Bersama Nomor 22/X/2016 dan nomor 16 tahun 2016 tentang pinjam pakai BMN tanah TNI angkatan Udara Lapangan Terbang II Manna di Bengkulu Selatan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut diatur mengenai masa pinjam pakai selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani para pihak. Lahan lapangan terbang II terbagi atas satrad 40 hektar, Markas Lanud 4 hektar, lahan pencadangan 16 hektar, site radar 6 hektar dan pinjam pakai tanah AU kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan seluas 265,5 hektar.

“Luas lahan lapangan terbang II inilah yang kami mohon untuk dihibahkan sebesar 265,5 hektar atau setidak-tidaknya 105 hektar dengan rincian 57 hektar telah berdiri 47 bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dan 48 hektar untuk pembangunan kantor yang akan datang,” pungkasnya.

Loading...