Jakarta – Kebijakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar dalam mengahadapi penyebaran Coronavirus atau Covid-19 mendapat kritik. Tak sedikit yang menolak kebijakan tersebut, karena dinilai tidak tepat dan menyusahkan masyarakat.
Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengatakan, pembatasan sosial yang akan diterapkan oleh Pemerintah sebagai cara untuk menghindar dari tanggung jawab mereka dari kebutuhan masyarakat miskin.
“TEGA SEKALI ANDA PAK. Dgn memilih Pembatasan Sosial (psl 59) pemerintah tak punya tanggung jawab atas kebutuhan dasar banyak orang,” kata Jansen lewat cuitannya di akun twitternya kemarin.
Tokoh muda asal Sumatera Utara ini melanjutkan, kebijakan pembatasan sosial ini sangat berbeda jauh dengan karantina wilayah, dimana dalam pasal 55 ini Pemerintah menjamin kebutuhan masyarakat jika diterapkan karantina wilayah.
“Beda dgn Karantina Wilayah (psl 55). Sudah kebutuhan tidak dijamin, privasi mau dimasuki lagi,” jelasnya.
Akhir tweetnya, Jansen mengingatkan Pemerintah bahwa saat ini yang dihadapi adalah wabah atau virus, bukan menghadapi rakyatnya sendiri, hingga pembatasan sosial secara besar-besaran mau diterapkan.
“Ini perang lawan wabah pak! Bukan dgn rakyat sendiri,” tutupnya. (***)
