Jakarta – Rencana Pemerintah yang akan membuka rekening khusus untuk menampung donasi dari pelaku usaha, guna membantu penanganan Covid-19 tentunya terlihat aneh.
Pemerintah dinilai bekerja seperti lembaga sosial, atau NGO yang membuka donasi dari masyarkat. Padahal, selama ini Pemerintah atas nama negara sudah memungut cukai dan pajak dari masyarakat.
“Langkah ini seolah menjadi bukti Pemerintah gagap dalam penanganan Corona,” kata Anggota DPR-RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi lewat keterangan tertulisnya, Jumat (24/3).
Anehnya lagi, Pemerintah disisi lain masih ngotot untuk memindahkan Ibu Kota. “Tentu ini mengundang tanya bagi rakyat, kenapa anggaran untuk pindah Ibu Kota ada, sedangkan untuk penanganan wabah Corona harus saweran dari rakyat,” tanya Aboe Bakar.
“Tentunya ini membuat spekulasi buruk bagi rakyat, seolah pemindahan Ibu Kota dianggap lebih penting dari keselamatan warga,” sambungnya.
Seharusnya penanganan Covid-19 menjadi prioritas utama dibandingkan program lain, termasuk rencana pindah Ibu Kota. Anggota Komisi III DPR-RI itu juga menyarankan agar rencana pembukaan rekening atau donasi dari masyarakat dibatalkan.
“Anggaran dan sumberdaya negara seharusnya semaksimal mungkin diarahkan untuk penanganan Covid-19. Dan sebaiknya pembukaan rekening patungan tersebut dibatalkan, karena negara masih memiliki APBN yang bisa dialokasikan untuk penanganan wabah covid-19 tersebut,” tutupnya. (***)
