Jakarta – Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron mengatakan banyak cara yang bisa dilakukan untuk mensejahterakan rakyat. Namun menurut politikus Partai Demokrat itu, yang mengemuka saat ini cuma pemekaran atau pembentukan daerah otonomi baru (DOB).
Hal itu dikatakan Herman dalam Dialektika Demokrasi bertajuk “Pemekaran Papua: Sebuah Keniscayaan atau Petaka?”, di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan – Jakarta, Kamis (5/3/2020).
“Saya kira banyak sekali pilihan sebetulnya unbtuk mensejahterakan rakyat, meski pada akhirnya yang mengemuka saat ini adalah pemekaran atau membentuk daerah otonomi baru, sebagaimana yang diaspirasikan lewat pembentukan Provinsi Papua Selatan dan Papua Tengah,” kata Herman.
Soal pembentukan provinsi baru di Papua atau provinsi mana pun ujarnya, yang terpenting kalau memang ada kepentingan pusat, tentu juga harus sinkron dengan aspirasi masyarakat di daerah.
“Papua tentu dengan kekhassan dan kekhususannya, ini juga harus melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang. Bukan cuma sekedar keputusan politik, tapi harus didasarkan kepada hal-hal yang tentu ini juga menjadi harapan masyarakat Papua,” tegasnya.
Anggota Komisi VI DPR RI ini menjelaskan, jalan pintas yang lebih mudah sebetulnya adalah pembentukan daerah otonomi baru. Provinsi yang mungkin jarak jangkau dari sebuah daerah ke daerah lainnya yang selama ini jauh, bisa di dekatkan dengan satu kumpulan kabupaten kota yang membentuk provinsi, akan lebih dekat, akan lebih efisien, akan lebih efektif pelayanannya.
“Dalam satu kabupaten tertentu kalau dimekarkan juga pelayanannya akan lebih efektif, lebih efisien menjangkau terhadap masyarakat, jangkauan dari pelayanan pemerintah pun akan lebih baik, karena akan semakin kecil jumlah masyarakat yang harus dilayani juga semakin kecil,” ungkapnya.
Selain daya jangkau kata Herman, keefektifan pelayanan, kemudian keefektifan penyaluran terhadap anggaran, tentu daerah otonomi baru juga menumbuhkan semangat baru di dalam membangun daerahnya, banyak aspek, kalau betul dikaji, direview dan studi yang mendalam, pembentukan daerah otonomi baru sesuai dengan kaidah-kaidah untuk menuju kepada pelayanan publik yang lebih baik dan masyarakat yang lebih sejahtera.
“Sekali lagi untuk pembentukan Provinsi Papua, sejatinya dalam pandangan saya, memang bagaimana mensinkronkan terhadap keinginan Pusat dan aspirasi Daerah,” tegasnya.
Herman mengungkap pembicaraannya dengan para tokoh masyarakat yang mengajukan pemekaran. Pertama, memang saat ini masih dalam tahapan moratorium. Kedua, mohon dikaji betul, apakah ini sebuah cara untuk mensejahterakan rakyat, apakah dengan cara ini rakyak akan lebih baik dan yang terpenting adalah, apakah masyarakat Papua setuju dengan pemekaran ini. “Itu yang sebetulnya disampaikan,” imbuh Herman.
