Jakarta – Dua Pimpinan Komisi VIII DPR RI yaitu Ihsan Yunus dan Marwan Dasoppang menggelar pertemuan terbatas dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Essam bin Abed al-Thaqafi, di Jakarta, Selasa (10/03/2020), membahas isu terminasi layanan Umrah dikarenakan epidemi corona virus.
Dalam pertemuan, Dubes Arab Saudi Pemerintah Saudi Arabia sudah melakukan upaya maksimal untuk menangani wabah corona virus.
“Kami menyiapkan rumah sakit khusus, menyeleksi akses masuk ke Masjidil Haram, membatasi umrah untuk warga lokal Arab. Sangat menyedihkan memang, tapi ini harus kami lakukan,” ungkap Essam bin Abed al-Thaqafi.
Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ihsan Yunus menyatakan keprihatinannya dengan kondisi yang saat ini terjadi di Arab Saudi. “Kami sebagai corong suara dari masyarakat, dari umat Islam di Indonesia, sangat prihatin dengan kondisi ini. Kami sangat menghargai ikhtiar Pemerintah Saudi, sebagaimana kami juga mendorong penanganan cepat Pemerintah kami tentang corona,” ujar Ihsan Yunus.
Selain itu, Ihsan juga minta kejelasan terkait penyelenggaraan haji tahun ini mengingat dampak corona terhadap jamaah umrah Indonesia sangat besar jumlahnya. “Bukan hanya ekonomi saja, namun juga psikologis jamaah kami yang sangat terasa,” ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan ini juga menyebut bahwa kepastian haji sangat menentukan kehidupan jutaan umat di Indonesia. Sebab penyelenggaraan Haji ini kan momen yang sangat penting. “Di sisi lain, kebijakan Saudi kami apresiasi. Namun kami sangat harap jangan terkatung-katung keputusannya. Ada jutaan umat yang mengantri, dan dalam prosesnya penyelenggaraan haji juga melibatkan ribuan orang yang secara berantai menghasilkan rantai ekonomi dan sosial yang sangat kuat,” kata Ihsan.
Untuk itu imbuhnya, Komisi VIII DPR meminta Pemerintah Saudi Arabia untuk segera memberikan kepastian terkait penyelenggaraan haji tahun ini. Agar Indonesia bisa mengambil keputusan dan mengkalkulasi kemungkinan terburuk. “Jangan sampai yang jadi korban adalah umat yang sudah lama menabung mendaftar urus ini, itu,” tambahnya.
Ihsan menjelaskan, bahwa Komisi VIII intens membahas penyelenggaraan haji dengan Pemerintah kepada Dubes Saudi Arabia. “Kami sudah rapat dengan Menteri Agama soal biaya ibadah haji (bagi calon jamaah). Kami juga kebut rapat terkait teknis penyelenggaraan hajinya, seperti penerbangan, penginapan, layanan catering, hingga layanan kesehatan. Maka dari itu urgensi keputusan dari Pemerintah Saudi sangat penting kami tunggu” pungkasnya.
