oleh

DPD RI Minta Presiden Perintahkan Tiga Kementerian Ini Percepat Penyaluran dan Pencairan Dana Desa

Jakarta – Komite III DPD RI menilai Pemerintah telah bertindak responsif terhadap pandemi Covid-19 dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 dan berbagai regulasi lainnya.

Perppu dan sejumlah yang diterbitkan tersebut menurut Ketua Komit I DPD RI Agustin Teras Narang, ditujukan pemerintah guna metespon perrkembangan pandemi Covid-19 telah berdampak buruk pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia, tak terkecuali masyarakat perdesaan.

“Komite I DPD RI mendukung kebijakan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo telah menerbitan Perppu nomor 1 tahun 2020 yang telah dipertegas dalam bagian penjelasan bahwa ‘Pengutamaan Penggunaan Dana Desa adalah dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19 di desa’. Karena itu, Komite I DPD RI mendesak Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan Menteri Desa PDTT, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri agar segera melakukan percepatan penyaluran dan pencairan dana desa bagi desa-desa yang belum memperoleh Dana Desa tahap pertama sebesar 40 persen,” kata Teras Narang, lewat rilisnya, Jumat (3/4/2020).

Diingatkannya, dalam menyusun rencana kerja dan anggaran untuk penanganan Covid-19 ini kata Teras, Pemerintah Desa di seluruh Indonesia agar melakukan tahapan sesuai kluster yang terdiri dari: Pertama Tahap Pencegahan, seperti sosialisasi PHBS, Protokol covid-19, dan lain sebagainya. Kedua, Tahap Penanganan atau Isolasi.

“Komite I DPD RI melihat apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa Gunung Wuled, Kabupaten Purbalingga dapat menjadi pembelajaran bagi desa-desa lainnya, yaitu memberikan bantuan langsung kepada masyarakat,” ungkapnya.

Ketiga, Tahap Penindakan. Pada tahapan ini kata Teras Naranf, apabila ada yang perlu ditegaskan termasuk mengaktifkan aspek keamanan. Keempat, Tahap Pemulihan, yaitu berupa program kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebagaimana telah diatur dalam SE Mendes PDTT nomor 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap covid 19 dan Penegasan PKTD.

“Pemulihan yang dimaksud diperuntukan bagi warga desa yang kehilangan pendapatan termasuk pemudik yang kembali dari wilayah perantauannya,” ujar mantan Gubernur Kalimantan Tengah itu.

Dalam menyusun rencana anggaran dan kegiatan serta melakukan realokasi anggaran untuk pencegahan dan penanganan Covid-19, Teras Narang meminta Pemerintah Desa mengacu pada pasal 16 ayat 1 huruf e juncto pasal 17 ayat 5 Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini agar terhindar dari dugaan temuan dan dapat terakomodir dalam Siskeudes.

“Terkait poin 2 dan 3 tersebut di atas, Komite I DPD RI meminta pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Kabupaten/Kota diperkuat. Mendasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang berlaku,” pintanya.

Agar pelaksanaan pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 dapat berjalan baik, maka Komite I DPD RI juga mendesak para Pendamping Desa di semua tingkatan untuk memperkuat pendampingannya kepada Pemerintah Desa, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan aturan yang berlaku.

Loading...