JAKARTA – Anggota DPD-RI Dapil Sulawesi Tenggara (Sultra) Amirul Tamin mendukung sikap DPRD Sultra yang menolak isu kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok ke Konawe, Sultra untuk bekerja di PT. Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI).
“Prinsipnya mendukung sikap DPRD, sebagai representasi rakyat sepatutnya semua pihak harus menyikapi positif, apalagi sikap ini sangat terkait dengan keselamatan rakyat banyak,” kata Amirul Tamin kepada Telisik.id lewat pesan whatsApp, Selasa (28/4).
Dikatakan Amirul Tamin, dalam masalah ini tidak perlu banyak argumen, karena yang akan menanggung resiko ke depan adalah masyarakat dan Pemerintah Daerah (Pemda) Sultra. Untuk itu, dirinya menekankan agar Pemerintah Pusat maupun pihak yang berkaitan untuk menyikapi penolakan tersebut, karena ini bagian dari suara rakyat Sultra secara keseluruhan.
“Saya, kita tidak perlu banyak argumen dari sikap ini, karena resiko dari semua ini akan dipikul oleh rakyat dan Lemerintah Daerah. Olehnya itu pihak Pemerintah Pusat atau siapun yang ada kaitannya dengan kebijakan ini haral untuk menyikapi positif dari penolakan yang disampaikan oleh DPRD, karena itu juga sikap rakyat Sultra,” jelasnya.
“Sikap DPR ini akan disampaikan ke DPD untuk menjadi sikap DPD sendiri dan diteruskan ke Pemerintah Pusat,” tambahnya.
Menurut dia, sikap masyarakat Sultra yang menolak kedatangan ratusan TKA dari Tiongkok itu bukanlah larangan, tetapi Pemerintah Pusat selaku penanggung jawab harus melihat kondisi bangsa saat ini, dimana pandemi COVID-19 makin menyebar dan mengancam perekonomian masyarakat.
“Tentu sikap ini bukan larangan, tetapi harus dimaknai menunda dulu untuk melihat kemungkinannya kedepan yang harus disesuaikan dengan protokol penanganan COVID-19 ini, kita semua harus bertanggung jawab,” ucapnya.
Lebih lanjut Amir Tamin, kondisi masyarakat Indonesia saat ini sangat susah, dimana para karyawan di PHK oleh perusahan, harga sembako melambung naik, pelarangan solat berjamaah di masjid hingga haji dan umroh dilarang akibat dari ancaman COVID-19, dan Penerintah terkesan membebaskan masuknya para TKa dati negara lain.
“Tanggung jawab itu bisa kita lihat bagaimana rakyat kita menerima semua resiko ini, ada yang harus di PHK, ada yang kehilangan langganan/orderan, ada yang tidak bisa umroh, naik haji, sholat berjamaah dlsb, karena masalah ini adalah masalah kita semua,” ujarnya.
“Jadi kalau menunda TKA itu datang adalah salah satu cara yang harus disikapi bersama,” turupnya. (***)
Komentar