Jakarta – Anggota DPR RI Irwan mengatakan rencana New Normal yang digulirkan Presiden Jokowi dan jajaran pascapernyataan berdamai dengan Covid-19, merupakan bentuk kekalahan rezim pada corona.
“New Normal bentuk kekalahan perang pemerintah lawan Covid-19,” kata Irwan, Selasa (26/5), merespons aksi Presiden Joko Widodo meninjau kesiapan protokol New Normal, di stasiun MRT di Jakarta, dan sebuah mall di Bekasi, Jawa Barat.
Politikus Partai Demokrat itu mengingatkan, pemerintah harus terlebih memahami filosofi ‘New Normal’.
Sebelum, adanya pandemi Covid-19, itu yang dikatakan situasi normal. Termasuk di Indonesia itu situasi normalnya saat sebelum ditemukannya kasus positif Corona.
Jika pemerintah mau menetapkan situasi New Normal lanjut Irwan, harusnya rezim ini tegas dan fokus menurunkan angka penularan Covid-19 di Indonesia yang bertambah secara eksponensial setiap harinya, sampai kemudian melewati puncak dan kurvanya terus turun melandai mendekati situasi normal sebelum pandemi.
“Itu baru tepat dikatakan New Normal. Jika situasinya masih seperti sekarang maka New Normal adalah bendera putih pemerintah,” tegas Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur ini.
Bentuk bendera putih pemerintah dengan New Normal itu menurutnya, ditandai dengan narasi pembantu Jokowi, yang membandingkan banyaknya korban penyakit lain atau musibah kecelakaan ketimbang korban Covid-19.
“Itu pembodohan masyarakat secara terang-terangan. Seperti narasi Profesor Mahfud yang membandingkan korban Covid-19 dengan korban kecelakaan. Sebanyak-banyak korban kecelakaan belum pernah membuat Presiden mengeluarkan Perppu akibat jumlah korban kecelakaan yang banyak,” ungkap anggota Komisi V DPR ini.
Selain itu kata Irwan, kebijakan pemerintah berupa relaksasi PSBB dan New Normal itu semua dilakukan di saat tidak tepat. Berbeda dengan negara lain yang kecenderungan semua kurva covid-19 turun melandai.
“Sebaiknya pemerintah bersabar dan terus memperketat PSBB sampai kurva menurun dan kemudian memberlakukan New Normal. Dan atas semua kekeliruan ini sebaiknya pemerintah legowo meminta maaf pada seluruh rakyat Indonesia,” imbuh Wasekjen DPP Demokrat ini.
Komentar