JAKARTA – Pemerintah lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berencana akan membuka sekolah pada Juli 2020 mendatang. Meski trand positif COVID-19 di Indonesia masih bertambah, Pemerintah sudah mengumumkan rencana tersebut.
Tercatat, per Kamis (14/5) kemarin jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia bertambah 568 orang hingga total berjumlah 16.006 orang. Sementara pasien yang meninggal sebanyak 15 orang hingga berjumlah 1.043 dan yang sembuh dari COVID-19 231 orang hingga total pasien yang sembuh di Indonesia 3.518 orang.
Ketua MPR-RI Bangbang Soesatyo meminta Pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memastikan lingkungan sekolah dalam keadaan steril, sebelum aktivitas sekolah dibuka.
“Mendikbud atau Pemda harus fasilitasi sejumlah perangkat kesehatan, seperti sabun cuci tangan, hand sanitizer, dan pemberian masker secara gratis bagi guru, siswa, petugas kebersihan sekolah, dan satpam sekolah,” kata Bambang Soesatyo kepada wartawan di Jakarta, Jumat (15/5).
Mantan Ketua DPR-RI ini mendorong Kemendikbud memikirkan upaya pencegahan COVID-19 di lingkungan sekolah, karena masih adanya potensi guru, siswa, petugas kebersihan, dan satpam, terpapar virus corona selama dalam perjalanan menuju ke sekolah. O
“Kemendikbud harus menentukan langkah antisipasi yang tepat untuk mencegah, dan menanggulangi hal tersebut, misalnya dengan melakukan pengecekan suhu tubuh,” ucapnya.
Sementara itu, aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Muhammad Saleh Loklomin meminta Pemerintah tidak terburu-buru untuk membuka kembali aktivitas sekolah. Pasalnya, beberapa daerah di luar Jakarta saat ini masuk dalam kondisi darurat COVID-19.
“Saya sarankan Pemerintah (Kemendikbud) kembali mempertimbangkan rencana mereka membuka sekolah, karena beberapa daerah saat ini masih darurat COVID-19,” ujar Muhammad Saleh saat dihubungi.
Mahasiswa Universitas Bung Karno ini menyarankan, Pemda tidak serta mengikuti rencana Kemendikbud untuk membuka kembali sekolah di bulan Juli, karena yang memahami betul kondisi daerah saat ini adalah Pemda, bukan Kemendikbud.
“Pemda, baik Gubernur, Bupati dan Walikota itu tau kondisi daerah. Jadi tolonh dipikirkan dan jangan langsung ikuti kemauan Pemerintah pusat tanpa mempertimbangkan dengan matang,” jelasnya. (***)
Komentar