oleh

Pemerintah Paksakan New Normal, Ada Apa?

JAKARTA – Pemerintah Pusat terus menggelorakan new normal usai bangsa ini dihantam pandemi COVID-19 sejak bukan Maret kemarin. Beberapa wilayah sudah dipersiapkan oleh Pemerintah untuk masuk kehidupan baru, meski trend positif masih terus meningkat di beberapa daerah, baik di Indonesia Bagian Barat hingga bagian Timur.

Sikap Pemerintah ini memunculkan kecurigaan, karena sebagian besar masyarakat belum mengetahui alasan utama diterapkan new normal. Anggota Komisi III DPR-RI Fraksi PKB Aboe Bakar Alhabsyi lewat pesan tertulisnya mengatakan, Pemerintah harus belajar dari Korea Selatan yang baru saja menwrapkan new normal, angkka positif orang terinfeksi COVID-19 langsung meningkat tajam.

“Jangan terburu-buru menggelar new normal, belajar dari Korsel, baru dua pekan mereka bikin new normal, sekarang sudah naik lagi angka COVID-nya. Akibatnya sekarang Korsel akan melakukan pembatasan kembali,” kata Aboe Bakar di Jakarta, Sabtu (30/5).

Dikatakan Aboe Bakar, saat ini masih ada wilayah yang recovery ratenya rendah, seperti surabaya. Akibatnya, kini RSUD dr Soetomo Surabaya yang menjadi salah satu RS rujukan mengalami kelebihan kapasitas pasien COVID-19.

“Tentunya kita khawatir apa yang disampaikan Ketua Gugus Kuratif Penanganan COVID-19 Jatim bahwa Surabaya bisa jadi Wuhan akan menjadi kenyataan,” ucapnya.

Belum lagi, lanjut politisi yang akrab disapa Habib Alhabsyi itu, jika sekolah di buka apakah memang siap untuk menerapkan new normal. Apalagi KPAI mencatat ada 831 anak terinfeksi COVID-19, tentu ini akan menjadi ancaman baru.

“Tidak mudah menerapkan protokol kesehatan di sekolah, apalagi adanya keterbatasan APD sejenis masker, demikian pula keterbatasan luas ruang kelas untuk menerapkan physical distancing,” jelasnya.

Diakui Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) itu, masyarakat banyak yang mempertanyakan apa sebenarnya yang dicari dengan gencarnya kampanye new normal.

“Apakah ini lantaran desakan pengusaha pada sektor industri besar? Ataukah ada sebab lainnya ?. Tentunya kita harus mengutamakan keselamatan rakyat, ingat Salus Populi Suprema Lex Esto, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi,” tanya Habib. (***)

Komentar

Loading...