oleh

Politikus PAN Nilai Sistem Proporsional Tertutup Kebiri Hak Rakyat Pilih Wakilnya

Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan pengembalian sistem proporsional terbuka kepada sistem proporsional tertutup dalam pemilu legislatif dalam RUU UU Pemilu merupakan langkah mundur dari sebuah proses demokrasi di Indonesia, sekaligus berpotensi merampas hak rakyat untuk menentukan wakilnya duduk Parlemen.

Hal tersebut dikatakan Guspardi saat jadi narasumber dalam diskusi virtual bertajuk “Quo Vadis Revisi UU Pemilu”, digelar oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Muhammadiyah DKI Jakarta, Selasa (19/5/2020). Bersama Guspardi, tampil pembicara lainnya Anggota Komisi II DPR Zulkifli Arsa Sadikin, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun dan Anggota KPU Ilham Saputra.

“Mengembalikan sistem proporsional terbuka ke proporsional tertutup adalah langkah mundur, set back ibarat memutar arah jarum jam ke belakang dan mengebiri hak rakyat dalam memilih wakilnya di Parlemen. Hak demokrasi rakyat seakan dirampas,” tegas Guspardi.

Bahkan lanjut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu, sistem proporsional tertutup bertentangan dengan semangat reformasi dan hanya akan menimbulkan oligarki politik di Indonesia.

Beda dengan sistem proporsional terbuka yang saat ini diberlakukan dalam pemilu di Indonesia di mana para kandidat bersaing dengan calon lain di partai yang sama. Mereka yang lolos ujarnya, adalah yang mendapat suara terbanyak sebagai individu. “Ini tentu membuat semua calon akan bersemangat dan bergairah untuk mendulang suara di daerah pemilihan masing-masing. Calon yang lolos ke Parlemen adalah mereka yang benar-benar mendapatkan dukungan dari masyarakat pemilihnya, dan itu merupakan manifestasi dari kedaulatan itu berada di tangan rakyat,” kata Guspardi.

Pada sistem proporsional tetutup lanjutnya, calon anggota legislatif atau caleg ditentukan berdasarkan nomor urut yang ditentukan partai politik. Kemudian pemilih akan memilih partai dan bukan memilih anggota partai yang mewakili daerah pemilihan.

“Partai politik menjadi sangat berkuasa menentukan calon yang akan duduk di Parlemen. Ini jelas tidak mendukung semangat reformasi dan pembangunan politik serta demokrasi di Indonesia dan hanya akan mematikan partisipasi politik dan cuma menguatkan oligarki partai partai politik,” ungkapnya.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Barat II itu mengingatkan, dengan sistem proporsional tertutup para caleg tentunya tidak akan membesarkan partai. Sementara di internal para calon akan bersikap pasif karena calon anggota DPR (caleg) ditentukan berdasarkan nomor urut yang dibuat partai politik.

“Semakin kecil nomor urut yang dimiliki caleg, makin besar peluangnya menjadi Anggota Dewan. Sebaliknya, semakin besar nomor urut, semakin jauh peluangnya menduduki kursi legislatif,” kata mantan Pimpinan DPRD Provinsi Sumbar itu.

Menurut Anggota Badan Legislasi ((Baleg) DPR RI ini, sistem proporsional tertutup bakal melahirkan berbagai adagium politik, antara lain caleg nomor sepatu (caleg yang sulit terpilih karena berada pada nomor urut besar) dan caleg nomor urut kecil tidak termotivasi¬† banyak bergerak turun ke tengah masyarakat di dapilnya karena sudah pasti terpilih. “Mereka tidak berakar ke bawah (rakyat), tapi berakar ke atas kepada elite partai polituk,” kata Guspardi.

Oleh karena itu, Guspardi menegaskan sistem porposional terbuka selayaknya di pertahankan untuk diterapkan pada pemilu legislatif dengan memperbaiki sejumlah kekurangan yang ada.

“Sistem proporsional terbuka ini terbukti telah berhasil membuka ruang partisipasi lebih besar, lebih mendekatkan pemilih kepada calon, komunikasi politik berjalan, dan kesempatan calon terpilih lebih adil, sehingga cita- cita demokrasi di mana kedaulatan rakyat tertinggi berada di tangan rakyat dapat terwujud,” pungkasnya.

Senada, Refly Harun mengatakan jika dilihat dari segi pengawasan, memang sistem pemilu proporsional tertutup lebih mudah dalam pengawasannya.
Sistem ini juga memberikan kuasa yang besar kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai sebagai penentu. “Semua tergantung ketua umum partai untuk menempatkan orang-orang tertentu,” imbuhnya.

Komentar

Loading...