oleh

Agar Imbang, DPR Minta Menkes Laporkan Proses dan Realisasi Dana Covid-19 Ke Presiden

Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto memberikan klarifikasi terhadap simpang-siurnya informasi mengenai rendahnya penyerapan anggaran Kementerian Kesehatan. Klarifikasi ini menurut Saleh, sangat penting mengingat Presiden Joko Widodo memberikan teguran langsung kepada Kemenkes pada saat membuka Sidang Kabinet Paripurna, Kamis (18/6) lalu. Bahkan, Kepala Staf Kepresidenan juga menyampaikan bahwa ada sejumlah masalah dalam penyerapan Kementerian Kesehatan.

Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengungkap, apa yang disampaikan di publik berbeda dengan apa yang dipaparkan di Komisi IX. Saleh membenarkan, bahwa penyerapan anggaran di Kemenkes belum maksimal. Tetapi bukan sebesar 1,53 persen. Penyerapannya, jauh di atas angka tersebut.

“Komisi IX DPR juga mempersoalkan penyerapan anggaran Kemenkes. Tetapi data yang dipaparkan kepada kami, jauh berbeda dari apa yang disebutkan Presiden,” kata Saleh, Selasa (30/6/2020).

Dijelaskannya, dari data yang ada, anggaran Kemenkes awalnya sebesar Rp57,3 triliun. Setelah penyesuaian dan tambahan anggaran untuk peserta BPJS JKN, anggarannya menjadi Rp76,5 triliun. “Dalam paparan yang disampaikan kepada kami, serapan anggaran Kemenkes per 18 Juni 2020 sudah mencapai 47,49 persen,” kata Saleh.

Selain anggaran yang disebutkan di atas, lanjut anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatera Utara II itu, Kemenkes juga mendapatkan alokasi anggaran untuk penanggulangan covid-19. Dari anggaran yang disebut sebesar Rp75 triliun, sampai sejauh ini yang disetujui oleh Kementerian Keuangan hanya Rp25,7 triliun. Dengan demikian, alokasi akhir anggaran Kemenkes adalah Rp102,2 triliun.

“Perlu diketahui, bahwa dari alokasi anggaran sebesar Rp25,7 triliun tersebut, yang terealisasi baru sebesar Rp345 miliar. Sisanya, masih dalam proses revisi DIPA. Bahkan ada yang masih proses pembahasan. Nah, kalau masih proses revisi DIPA, lalu apakah kesalahannya ada pada Kementerian Kesehatan? Ini yang menurut saya perlu diklarifikasi agar tidak simpang-siur,” pinta mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu.

Terkait dengan hal tersebut ujar Saleh, sepantasnya Menteri Kesehatan memberikan penjelasan kepada masyarakat. Sebab, anggaran penanganan covid-19 yang ada jauh dari yang diusulkan oleh Kemenkes. Selain itu, proses realisasinya juga sangat lambat. Lambatnya realisasi ini dikhawatirkan akan berdampak langsung bagi masyarakat. Sebab, penyebaran covid-19 sampai saat ini masih tinggi. Jika anggarannya tidak tersedia, pelayanan kepada masyarakat dipastikan terkendala.

“Menkes perlu juga melaporkan hal ini kepada Presiden secara langsung. Dengan begitu, Presiden bisa mendapatkan informasi yang berimbang dari berbagai kementerian yang ada,” pungkas Wakil Ketua MKD itu.

Komentar

Loading...