oleh

Hari Parlementarisme Internasional, Ketua BKSP: Perkuat Sinergi DPD dan DPR

Jakarta – Setiap tanggal 30 Juni, Parlemen seluruh dunia memperingati International Day of Parliamentarism (IDP) atau Hari Parlementerisme Internasional (HPI).

HPI kata Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI, Gusti Farid Hasan Aman, ditetapkan oleh Resolusi Sidang PBB No. A/RES/72/78 pada tahun 2018 untuk mempertegas peran Parlemen sebagai fondasi sistem demokrasi dan lembaga yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat yang mereka wakili.

“Parlemen yang kuat merupakan pilar utama demokrasi. Para Wakil Rakyat bekerja untuk menyampaikan aspirasi rakyat, mengawasi akuntabilitas pemerintah dan memastikan kebijakan negara bermanfaat untuk kelompok yang lemah,” kata Gusti Farid Hasan Aman, di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2020).

Selain itu lanjut Senator Indonesia asal Provinsi Kalimantan Selatan itu, BKSP DPD RI juga menegaskan kembali pencapaian demokrasi Indonesia menuju “full democracy” melalui reformasi struktural Parlemen setelah tahun 1998 oleh Gerakan Reformasi.

Wakil Ketua BKSP DPD RI Richard Hamonangan Pasaribu menambahkan, reformasi tahun 1998 telah merubah wajah Parlemen di Indonesia. “Setelah Reformasi 1998, amandemen UUD 1945 mengubah struktur Parlemen kita menjadi Parlemen yang diisi oleh anggota DPR RI dan anggota DPD RI, yang semuanya dipilih dan tidak ada satu pun yang diangkat,” kata Richard.

Karena itu, semenjak tahun 2004 ujarnya, Indonesia kerap dirujuk sebagai negara yang berhasil melakukan transisi damai dari sistem yang dianggap otoritarian di masa Orde Baru menjadi sistem parlemen demokratis.

“Keberhasilan transisi demokrasi Indonesia yang ditandai dengan lembaga DPD RI dan DPR RI sebagai pilar utama parlemen Indonesia, harus dapat dijadikan sebagai alat promosi dan diplomasi bahwa Indonesia kini negara yang sangat demokratis,” kata Wakil Ketua BKSP DPD RI H. Tubagus Ridho Azhari.

Oleh karena itu BKSP DPD RI menyerukan sinergi dalam pengelolaan isu-isu parlemen antara DPD RI dan DPR RI. “Parlemen menghubungkan agenda nasional sebuah negara dengan agenda kerja sama internasional, seperti Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development). Semakin banyak aktor parlemen, baik di DPD RI maupun di DPR RI mengelola isu-isu itu, akan semakin kuat diplomasi parlemen Indonesia,” kata Wa Ode Rabia Al Adawiyah, Wakil Ketua BKSP DPD RI, dari Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dengan kata lain, sinergi antara DPD RI dan DPR RI dalam mengelola pencapaian demokasi Indonesia tersebut dan menjadikannya sebagai instrumen diplomasi parlemen Indonesia merupakan kemestian yang harus dikelola sebaik-baiknya.

“Saat ini 79 negara menggunakan sistem bikameral (parlemen dua kamar), ada 114 negara unikameral (parlemen 1 kamar). Jadi, kalau ada sinergi antara DPD RI dan DPD RI, parlemen Indonesia pasti mampu mengelola peluang-peluang untuk memperkuat posisi Indonesia di berbagai forum dunia internasional,” imbuh Gusti Farid Hasan Aman.

Komentar

Loading...