oleh

Kata Pengamat, Kemarahan Jokowi Ke Menteri Hanya Berlaku Sesaat

JAKARTA – Aksi marah-marah Presiden Joko Widodo alias Jokowi saat rapat kabinet dua pekan lalu dianggap hal yang biasa oleh pengamat politik nasional Ray Rangkuti. Pasalnya, aksi ini kata Rangkuti sering dilakukan oleh Jokowi diawal massa kerjanya sebagai Presiden.

“Bukan sesuatu yang baru presiden Jokowi marah-marah dalam rapat anggota kabinet. Bukan juga sesuatu yang baru presiden mengancam akan melakukan reshuffle. Sejak periode pertama kepemimpinan beliau, dua hal ini juga pernah terjadi, berkata keras dan menyiratkan akan melakukan reshuffle. Tapi, biasanya hanya berlaku sesaat dan setelah itu akan kembali sunyi,” kata Rangkuti lewat keterangan persnya di Jakarta, Senin (29/6).

Menurut pendiri lembaga Lingkar Madani ini, aksi marah-marah dan ancaman Jokowi ini tidak akan terjadi dikemudian hari, karena respon para menterinya biasa saja dan tidak ada rasa takut atas ancaman tersebut. Lebih jauh Rangkuti, alasan tidak akan terjadi reshuffle itu terlihat dari respon istana untuk mengunggah potongan pidato tersebut ke media massa.

“Kalaupun reshuffle dilakukan, tak selalu seperti yang dimarahkan. Mungkin karena itulah, dalam 10 hari setelah beliau menyatakan pandangan kerasnya, langkah menteri seperti berlaku biasa saja. Dan mungkin karena itu pulalah, rekaman pidato tersebut akhirnya diunggah ke media sosial resmi istana justru setelah 10 hari berlalu,” ucapnya.

“Kalau ada yang baru, unggahan inilah yang baru. Yang menandakan bahwa kemungkinan belum ada perubahan signifikan dalam kinerja kabinet,” tambah Rangkuti.

Lambannya kinerja kabinet ini, kata Rangkuti, tidak bisa melulu dilihat sebagai kegagalan para menteri. Sejauh ini yang menjadi sorotan publik adalah sikap Penerintah dalam penanganan pandemi COVID-19, yang dinilai Pemerintah sangat santai menghadapinya.

“Saya kira ada sebab dari Presiden sendiri yang selalu menekankan agar tidak membuat gaduh. Agar dalam menghadapi COVID-19 ini tak memperlihatkan sikap panik. Bahkan dikesankan sebagai sesuatu yang biasa dan akan dapat kita lalui dengan cara biasa yang dimodifikasi,” jelasnya.

Sekalipun begitu, lanjut Rangkuti, adanya peringatan Presiden untuk melakukan reshuffle bukanlah sesuatu yang tergesa-gesa. Bahkan, di periode pertama Jokowi, beliau juga melakukan reshuffle setelah satu tahun masa bakti periode pertamanya, dan ada kemungkinan reshuffle ini akan dilakukan setelah satu tahun masa periode kedua.

“Oktober 2020 depan adalah masa satu tahun priode itu. Jadi, besar kemungkinan reshufflenya akan dilaksanakan sekitar Desember atau awal Januari. Saya kira faktor reshufflenya bukan saja karena kelambanan kinerja kabinet merespon wabah covid 19 tapi memang soal kinerja mereka umumnya sejak hari pertama dilantik sebagai menteri,” ungkapnya.

Buat Rangkuti, ada tiga pos Kementerian yang patut dicermati dalam rencana reshuffle ini, yakni Kementerian Ekonomi, Kementerian yang berhubungan langsung dengan penanganan COVID-19 yaitu Menkes dan Mensos, dan Kementerian yang berhubungan dengan penegakan hukum.

“Tiga pos inilah kemungkinan akan jadi bidikan untuk direshuffle oleh presiden. Tapi baiklah, kita cermati dalam dua atau tiga bulan ke depan. Selalu ada arah angin berbalik,” tutup Rangkuti. (***)

Komentar