Komisi II DPR: Jangan Manfaatkan Pilkada era Pandemi Covid-19 untuk Cari Proyek

Padang – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang telah disetujui DPR bersama Pemerintah digelar pada 9 Desember 2020 nanti. Pilkada serentak kali ini menurut Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus, agak berbeda dengan Pilkada sebelumnya, karena dilaksanakan dalam masa pandemi Covid-19.

Selain harus menerapkan standar operasional yang sesuai dengan Protokol Kesehatan Covid-19, kesiapan dari segi anggaran juga perlu dilakukan. “Saya minta, KPU memastikan semua proses hingga pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember nanti berjalan secara baik dengan prinsip penggunaan anggaran yang efesien dan efektif,” ujar Guspardi, lewat rilisnya, Jumat (5/6/2020).

Dia ingatkan, pandemi Covid-19 tak seharusnya menjadi alasan bagi lembaga penyelenggara pemilu melaksanakan ajang pemilihan kepala daerah itu dengan prinsip at all cost.

Berbagai usulan agar pelaksanaan Pilkada serentak tidak berkontribusi terhadap penyebaran Covid-19 lanjut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu, sudah muncul. Usulan tersebut antara lain penerapan physical distancing harus diperhatikan di saat pencoblosan juga model kampanye calon maupun debat secara virtual.

“Demikian juga halnya terhadap kebutuhan terhadap alat pelindung diri (APD), masker dan sarung tangan, handsanitizer, hingga alat pengukur suhu tubuh yang harus disediakan pada tiap-tiap TPS,” ujar Anggota DPR asal Sumbar II itu.

Menurut Guspardi, keadaan itu akan membuka peluang banyaknya proyek baru terkait Pilkada serentak ini. Pada titik itulah dia menginginkan agar prinsip penghematan tetap dijaga.

“Jangan memanfaatkan Pilkada di era Covid-19 untuk cari proyek. Harus kita cari sesuatu yang paling mudah, paling murah,” ujar mantan Ketua Dewan Pertimbangan KADIN Sumbar ini.

Dia tegaskan, apapun yang direncanakan oleh KPU, harus tetap berpatokan pada prinsip efisiensi efektifitas anggaran negara serta memastikan bahwa proses Pilkada tak akan merusak kesehatan masyarakat karena menyebarnya Covid-19.

Selain murah dan efisien, Guspardi menilai alat bantu yang akan digunakan saat Pilkada juga mesti mudah dimengerti masyarakat penggunaannya.

“Itu yang paling penting. Oleh karena itu cari sesuatu yang mengindahkan protokol kesehatan, cari alat yang paling mudah dimengerti masyarakat,” imbuh anggota Baleg DPR RI itu.

Komentar