oleh

Menkumham Mangkir Di Raker, Komisi II DPR Tunda Sikapi Perppu Pilkada

Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyayangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly, mangkir dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Senin (29/6/2020), dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Sesuai agenda DPR RI, Komisi II DPR, Menkumham dan Mendagri menggelar Raker guna mendengarkan Pendapat Akhir Mini Fraksi Sebagai Sikap Akhir (Menolak Atau Menerima) terhadap RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pergantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU dan Pendapat Akhir Pemerintah serta Pengambilan Keputusan Tingkat I.

“Presiden telah menugaskan Kemendagri dan Kemenkumhan untuk mewakili Pemerintah dalam Rapat Kerja Tingkat Satu bersama Komisi II DPR RI. Kehadiran Menteri Dalam Negeri di Raker ini tidak dapat mewakili ketidakhadiran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,” ujar Guspardi, dalam Raker.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menegaskan, Raker Komisi II DPR RI, Menkumham dan Mendagri ini amat penting. Karena Menkumham tidak hadir, Guspardi berpandangan, ini bisa diartikan pelecehan terhadap lembaga DPR sekaligus mempertanyakan komitmen dan keseriusan Menkumham dalam menyikapi pengesahan UU Pilkada serentak 9 Desember 2020.

“Padahal usulan Pilkada serentak 9 Desember 2020 nanti datang dari Pemerintah,” tegas anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Barat II itu.

Menurut Guspardi, agenda Raker kemarin sangat fundamental dan penting, tetapi tidak dihadiri lengkap oleh utusan Pemerintah. Karena itu, Guspardi meminta kepada Pimpinan Raker untuk memutuskan menunda Raker ini. “Saya meminta kepada Pimpinan Raker Komisi II DPR untuk menunda Raker dan mengagendakannya dalam waktu dekat serta memastikan kehadiran Menkumham,” kata Guspardi.

Permintaan penundaan tersebut diamini oleh seluruh fraksi-fraksi yang ada dan Pimpinan Komisi II DPR RI. “Dari sebagian besar pendapat dan masukan oleh Anggota Komisi II DPR RI, saya kira kita bisa menyimpulkan rapat ini kita tunda saja. Komisi II menyampaikan teguran keras terhadap Menkumham yang kita nilai sama sekali bukan hanya tidak menghargai institusi, tetapi juga tidak menghargai proses politik maupun hukum yang selama ini kita jalani yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak,” imbuh Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

Komentar

Loading...