oleh

Pasal Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Dihapus dalam RUU Cipta Kerja

Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja berpotensi mengabaikan kewajiban negara untuk melindungi petani. Andai RUU tersebut disetujui dan disahkan jadi Undang-Undang, politikus PKS itu yakin akan memunculkan kekhawatiran banyak pihak.

“RUU Cipta kerja ini berpotensi mengabaikan kewajiban negara untuk melindungi petani dalam negeri, paling tidak dengan dihapusnya tiga pasal penting dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani,” ujar Slamet dalam rilisnya, Rabu (3/6/2020).

Dijelaskannya, tiga pasal penting dalam UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tersebut, salah satunya membahas pengaturan impor komoditas pertanian sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi dalam negeri. “Ketentuan ini jelas ditujukkan untuk melindungi petani Indonesia. Jika ketentuan ini dihapus, maka petani kita yang paling akan merasakan dampaknya,” ungkap Slamet.

Dikatakannya, importasi komoditas pertanian memasuki sebuah fase yang cukup mengkhawatirkan, karena hampir setiap tahun Indonesia mengimpor komoditas pertanian dalam jumlah yang cukup besar, antara lain bawang putih (448 ribu ton), beras (2,14 juta ton), gula (4,6 juta ton), dan jagung (587 ribu ton).

Dia tegaskan, pihaknya bukan anti aktivitas impor. Sebab, memang terkadang impor dibutuhkan untuk menstabilkan harga pasaran komoditas tertentu. “Tetapi ingat, bila pengaturan impor dihilangkan maka akan merugikan negara dalam dua sudut pandang, yakni kedaulatan negara dan tentu saja neraca perdagangan yang akan terus tertekan,” tegasnya.

Karena impor ini menyangkut kedaulatan negara, tentu itu menjadi hal yang sangat penting mengingat pada konstitusi negara Indonesia, di mana sektor pertanian merupakan cabang produksi penting yang wajib dilindungi. “Tujuannya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dari potensi penjajahan melalui pangan, apalagi di saat pandemi Covid-19 saat ini ketahanan pangan dalam negeri menjadi prioritas utama yang harus dijaga,” pungkasnya.

Komentar

Loading...