oleh

Pilkada Serentak 9 Desember, Sultan: Siapa yang Tanggung Jawab TPS Jadi Klaster Baru Covid-19

Bengkulu – Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin mengkritik putusan Pemerintah dalam ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tetap menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 270 kabupaten, kota dan provinsi, pada 9 Desember 2020.

Senator Indonesia asal Provinsi Bengkulu itu mengingatkan sekiranya nanti tempat-tempat pemunguta suara (TPS) mendadak menjadi klaster baru Covid-19 di 270 daerah Pilkada serentak, maka KPU seyogianya bertanggungjawab.

“Saya sudah dengar penjelasan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bahwa Pilkada nanti dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Tetapi saya ingatkan, tenaga medis yang sudah menggunakan alat pelindung diri (APD) saja bisa terpapar. Apalagi proses Pilkada ini pasti melibatkan masyarakat luas, mulai dari calon dan timnya, pemilih serta panitia mulai dari awal pendataan pemilih sampai proses penghitungan suara berjenjang,” ujar Sultan, Selasa (2/6/2020).

Proses yang multi tahap dan melibatkan banyak orang itu lanjut Sultan, sangat mungkin menghasilkan klaster baru penyebaran Covid-19. Mengingat daya tular virus ini tergolong sangat cepat. Dan hingga hari ini, wabah ini belum dinyatakan selesai. Sebab, kurvanya relatif meninggi di beberapa daerah.

“Pertanyaan saya, siapa yang tanggung jawab nanti? KPU harus siap lho. Jadi jangan hanya karena kita mengejar sesuatu yang tidak prioritas, tetapi nanti dampaknya menghantam apa yang kita prioritaskan, yakni sektor kesehatan dan ketahanan sosial. Ini seharusnya menjadi logika berpikir kita semua, sebelum mengambil keputusan,” tegasnya.

Dijelaskannya, prioritas Indonesia hari ini adalah kesehatan dan pangan sebagai penguat sosial-ekonomi masyarakat yang menderita. Terutama di lapisan bawah. Rakyat membutuhkan jaminan hak kesehatan dan hak hidup yang sudah tertuang dalam konstitusi. “Proses demokrasi melalui Pilkada, dalam situasi saat ini, menjadi tidak mutlak untuk dilaksanakan. Karena memang masih bisa ditunda. Apalagi KPU juga punya simulasi opsi sampai April 2021,” ungkapnya.

Dari sisi anggaran negara, Sultan juga mengungkapkan bahwa semua lembaga negara dan kementerian telah dipangkas oleh Kemenkeu. Termasuk anggaran DPD RI yang tahun ini juga sudah dipangkas. “Ini KPU RI untuk Pilkada dengan anggaran Rp9 triliun, malah mengajukan anggaran tambahan Rp535 miliar lebih karena harus membeli alat pendukung protokol kesehatan. Ini kan seperti tidak punya sensitifitas terhadap apa yang sekarang dirasakan rakyat,” tegasnya.

Apalagi, jika nanti para pemilih merasa cemas, dan memilih tidak ke TPS, maka jumlah pengguna hak pilih juga menurun, maka kualitas pilkada juga menjadi catatan. Dan banyak lagi indikator kualitas lainnya. Ditambah lagi dengan masih adanya peluang untuk kembali ke PSBB, bila ternyata konsep new normal tidak berhasil menurunkan kurva wabah. “Lalu, kalau nanti kembali ke PSBB, bagaimana anggaran yang sudah terlanjur dibelanjakan? Ini juga harus dipikirkan KPU,” kata Sultan.

Namun Sultan mengembalikan lagi kepada pemerintah. Sebab, sebagai Wakil Daerah, DPD RI bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan yang diambil pemerintah. “Dan kami di DPD sudah mengingatkan, bahwa negara saat ini lebih membutuhkan prioritas anggaran untuk pangan dan recovery ekonomi, bukan Pilkada. Karena beda dengan Pilpres yang konsekuensinya apabila ditunda bisa vacum of power,” imbuhnya.

Diketahui, Pilkada serentak 9 Desember 2020 berlangsung di 270 daerah, terdiri dari Pilkada Gubernur di sembilan provinsi, yaitu Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Pemilihan wali kota di 37 kota yang tersebar di 32 provinsi dan pemilihan bupati di 224 kabupaten.

Komentar

Loading...