oleh

Politikus PAN Kritik Draft RUU Pemilu tentang Syarat Pengajuan Calon Kepala Daerah

Jakarta – Anggota Komisi II  DPR RI Guspardi Gaus mengkritisi draft RUU Pemilu 2020 terkait dengan syarat pengajuan Calon Kepala Daerah (Cakada) hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang mempunyai paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi anggota DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah dalam Pemilu Anggota DPR, sesuai hasil Pemilu Nasional sebelumnya.

Dalam wawancara dengan awak media, Minggu (31/5/2020), Guspardi menjelaskan pada Pasal 741 ayat (3) dalam draft RUU tersebut menyatakan bahwa UU mulai berlaku setelah lima tahun sejak tanggal diundangkan, dikecualikan untuk Pilkada 2020, 2022, dan 2023 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

“Namun jika belum memungkinkan untuk disahkan dan diundangkan, maka secara otomatis pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 ini, pencalonan kepala daerah masih mengacu pada UU Nomor 6 tahun 2016, dengan ketentuan calon dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang mempunyai paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan,” ujarnya.

Wakil Rakyat dari daerah pemilihan Sumatera Barat II menjelaskan, dalam draft RUU yang diterima, pada pasal 192 untuk pemilihan Gubernur dan pasal 197 untuk pemilihan Bupati dan Wali Kota dimasukkan usulan syarat boleh mengajukan calon kepala daerah baik itu tingkat Gubernur, Bupati dan Wali Kota harus mengacu kepada perolehan suara partai politik di tingkat Pusat (DPR RI).

Pasal tersebut berbunyi “Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi anggota DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah dalam Pemilu anggota DPR sesuai hasil Pemilu Nasional sebelumnya.”

Ketentuan baru tersebut, menurut Guspardi tidak adil. Misalnya, bagaimana jika partai politik yang berhasil lolos parliamentary threshold di tingkat Pusat tetapi tidak mengakar ke bawah alias tidak mendapatkan suara atau kursi di tingkat DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota atau sebaliknya ada partai di tingkat Pusat atau DPR RI tidak punya wakil di Parlemen tetapi di daerah memperoleh kursi mayoritas atau lebih 20 persen. “Tentunya semua ini bertentangan dengan cita-cita dan semangat reformasi yang menginginkan adanya alam demokrasi yang sehat, yang mampu memunculkan semua potensi pemimpin dari daerah,” ungkapnya.

Selain itu rumusan tersebut juga bertentangan dengan semangat otonomi daerah, mengerdilkan hak politik rakyat di daerah dan juga tidak mempertimbangkan kearifan lokal.

Guspardi menegaskan, persyaratan calon yang mengacu kepada perolehan kursi DPR RI bertentangan dengan tujuan reformasi karena ketentuan persyaratan ini merupakan upaya untuk mengembalikan kekuasaan yang bersifat sentralistik. Beberapa partai politik yang berhasil mengirimkan wakilnya di tingkat DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, tetapi belum berhasil di tingkat Nasional tentu akan gigit jari karena tidak bisa mengusung calon kepala daerah. Ini bisa diartikan mengarah kepada otoritarianisme baru dengan berselimutkan demokrasi.

“Di samping itu dengan acuan suara Pusat ini dikhawatirkan akan mengganggu jalannya roda pemerintahan di daerah dan berdampak kepada stabilitas jalannya roda pemerintahan di daerah. Petanyaanya, apakah setiap kebijakan yang akan dibuat oleh Wali Kota, Bupati dan Gubernur dapat berjalan dengan efektif? Apalagi jika partai yang mengusung Kepala Daerah hanya mempunyai wakilnya tidak sampai 10 persen bahkan cuma 5 persen di DPRD Kabupaten, DPRD Kota dan DPRD Provinsi,” pungkas anggota Baleg DPR RI ini.

Komentar

Loading...