Jakarta – Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan andai Kartu Prakerja tetap dilanjutkan, sebaiknya seluruh masukan yang disampaikan DPR, KPK dan masyarakat perlu dijadikan sebagai referensi.
Pandangan, masukan, dan kritikan yang disampaikan tersebut menurut Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR itu, sangat penting. Tidak hanya dari sisi rekrutmen peserta, tetapi juga menyangkut penunjukan platform, materi dan kurikulum, modul pelatihan, metode dan sistem pembelajaran, link and match dengan dunia usaha, dan hal-hal lain yang bersifat teknis.
“Menurut saya, apa yang disampaikan KPK tersebut sudah menjawab sebagian pertanyaan masyarakat. Ini adalah bagian dari program pencegahan yang dilakukan KPK. Walaupun sudah terlaksana tiga angkatan, namun temuan KPK ini tetap aktual dan layak untuk ditindaklanjuti,” kata Saleh, Jumat (19/6/2020).
Dari awal, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara II telah menyuarakan agar Kartu Prakerja dihentikan. “Anggarannya, bisa direalokasi untuk kebutuhan bantuan sosial di masa pandemi ini. Dengan begitu, masyarakat dapat merasakan manfaatnya lebih luas,” ungkapnya.
Dia ingatkan, program ini sebetulnya juga menyisakan masalah dari sisi pengawasan. Sebab, pelaksananya diberikan kepada program managment officer (PMO) yang berada di bawah Menko Perekonomian. “Sedangkan PMO tersebut tidak memiliki mitra kerja di DPR. Agak kesulitan jika diundang untuk rapat,” ujarnya.
Komentar