oleh

Komisi IX DPR Minta Mendikbud Maksimalkan Akses Teknologi Komunikasi

Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan, metode pendidikan ke depan harus menerapkan beberapa strategi untuk meningkatkan akses terhadap teknologi. Satu diantaranya menurut Hetifah, pemanfatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), sebagai pondasi atau sebuah kerangka yang mendukung suatu sistem dalam sebuah komputasi dan infrastruktur. TIK terdiri dari sumber daya fisik dan virtual yang akan mendukung arus penyimpanan, pengolahan dan analisis data.

“Antara lain memastikan setiap satuan pendidikan memiliki infrastruktur TIK yang memadai, bekerjasama dengan provider dan membuat paket subsidi internet, juga bekerjasama dengan Kominfo dan PLN untuk menyediakan akses internet dan listrik yang merata. Itu semua tercantum dalam draft peta jalan pendidikan nasional 2020-2035,” ujar Hetifah, dalam rilisnya, Selasa (7/7/2020).

Hetifah mengatakan, penggunaan teknologi bisa dimanfaatkan untuk menjembatani kesenjangan pendidikan. Dia jelaskan, kesenjangan kualitas dan geografis bisa sedikit banyak teratasi dengan bantuan teknologi. Misalnya, anak-anak di pelosok sekarang bisa mendapatkan pengajaran dari guru-guru terbaik skala nasional melalui bantuan aplikasi.

“Ini bisa kita manfaatkan untuk pemerataan. Namun demikian, kita terus ingatkan Kemendikbud bahwa kesediaan akses untuk semua merupakan prasyarat, jika tidak, justru ini bisa menambah kesenjangan,” ungkap politikus Partai Golkar itu.

Meski begitu, Hetifah mengingatkan bahwa tidak semua hal bisa tergantikan dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). “Misalnya pembangunan karakter, itu memerlukan keteladanan yang anak lihat sehari-hari, jadi tidak mungkin diajarkan hanya secara jarak jauh. Juga kemampuan bersosialisasi, harus tatap muka. Saya rasa Kemendikbud juga mengerti ini dan tidak mungkin semerta-merta dihilangkan,” ujar Hetifah.

Dia juga memberikan tanggapan soal wacana penerapan PJJ secara permanen yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Hal ini menyusul pernyataan Mendikbud Nadiem Makarim dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI yang beredar di masyarakat. “Pembelajaran jarak jauh, ini akan menjadi permanen. Bukan pembelajaran jarak jauh pure saja, tapi hybrid model,” ujar Nadiem.

Berbagai pihak menilai, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh secara permanen belum cocok untuk diterapkan di Indonesia, mengingat segala keterbatasan yang dimiliki. Sehubungan dengan hal tersebut, Hetifah merespon bahwa, bukan berarti setelah Covid, PJJ akan dilaksanakan sepenuhnya.

“Yang saya tangkap dari pernyataan tersebut maksudnya adalah setelah semua adaptasi yang telah kita lakukan selama pandemi, tidak mungkin kita kembali lagi sepenuhnya melakukan KBM dengan cara-cara lama. Justru kita harus maksimalkan teknologi yang sudah kita pelajari untuk mengoptimalkan proses belajar mengajar, dengan mengkombinasikan PJJ dan tatap muka,” pungkas Hetifah.

Komentar

Loading...