oleh

DPD RI Pertanyakan Aturan Sektor Industri dan Perdagangan RUU Ciptaker

Jakarta – Wakil Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Bustami Zainudin mengatakan secara tidak sadar Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) omnibus law sedang menciptakan kewenangan yang super sentralistik.

Demikian dikatakan Bustami, dalam Rapat Dengar Pendapat Komite II DPD RI dengan Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Juanda dan Kepala Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Kabid BPBD) Sumatera Barat, Rumainur, membahas RUU Ciptaker, khususnya Bidang Perdagangan dan Industri, di Ruang Rapat Majapahit Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2020).

“Jelas kalau semua dipusatkan akankah mampu, karena sekarang saja rentang kendali pengawasan kita belum berjalan dengan maksimal,” ujar Bustami.

Anggota DPD RI Dapil DIY, M Afnan Hadikusumo mempertanyakan faktor utama yang menjadi kelemahan dari produk hukum yang ada, sehingga perlu dilakukan pengaturan lintas sektor dan mencabut atau membatalkan ketentuan yang bertentangan, yakni melalui konsep omnibus law.

“Sebenarnya yang salah itu undang-undangnya atau aparaturnya sehingga perlu diatur payung hukum baru bagi beberapa produk hukum. Rentang kendalinya yang sangat panjang, sehingga menjadikan perizinan semakin sulit,” ujar Afnan.

Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menyampaikan beberapa catatan kritisnya terkait RUU Ciptaker diantaranya mengenai wewenang pemerintah daerah yang banyak dipangkas dan dialihkan kepada Pemerintah Pusat.

Menurutnya, perlu dilakukan kajian yang mendalam dan proporsional, karena kewenangan sentralistik dinilai tidak linier dengan visi Presiden RI yang ingin membangun daerah.

“Izin usaha ditarik menjadi sentralistik, ini harus dikaji, perlu argumentasinya, apakah dibawa menjadi kewenangan Pusat atau Daerah. Kalaupun daerah selama ini terkesan berbelit-belit dalam memberikan perizinan, yang perlu diperkuat adalah kontrol dari Pusat. Bagaimana daerah akan berkembang jika semua ditarik ke pusat,” ujar Juanda.

Pakar Hukum Tata Negara ini melihat pentingnya peranan DPD RI dalam pembahasan setiap produk hukum sehingga pasal-pasal yang terdapat di dalamnya tidak mereduksi kewenangan daerah. Dimana terdapat kewenangan DPD RI dalam pembahasan RUU antara lain yang berkaitan dengan otonomi daerah dan hubungan pusat dan daerah.

“Saya belum melihat ada hubungan yang clear dan tegas antara DPD RI dengan Daerah. Padahal daerah membutuhkan DPD RI dan DPD RI merupakan representasi dari orang-orang daerah. Perubahan produk hukum yang berkaitan dengan kemajuan daerahlah yang harus diperjuangkan oleh DPD RI, bagaimana supaya tidak mereduksi kewenangan daerah,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Kabid BPBD) Sumbar, Rumainur menjelaskan bahwa fakta-fakta yang terjadi dalam kaitan dengan regulasi di Indonesia adalah banyaknya regulasi yang tumpang tindih antara pusat dan daerah sehingga perlu segera diselesaikan. Salah satunya adalah UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang perlu dilakukan harmonisasi dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Konsep penyusunan norma RUU Cipta Kerja seharusnya bertujuan melakukan sinkronisasi. Namun, sistem pemusatan kekuasaan di pusat berpotensi memperlambat perizinan,” tegasnya.

Rumainur menilai seharusnya pemerintah pusat bertugas sebagai supervisi. Daerah akan sulit berkembang karena tidak menjalankan UU yang ada karena telah dikembalikan ke pusat.

Rapat Dengar Pendapat tersebut berakhir menjelang jadwal istirahat siang. Rapat tersebut juga dihadiri oleh Anggota Komite II secara fisik dengan menerapkan protokol penanganan Covid-19, maupun secara virtual di daerah masing-masing Anggota.

Komentar

Loading...