JAKARTA – Pidato marah-marah Presiden Joko Widodo alias Jokowi saat rapat kabinet bersama para Menteri sudah masuk 19 hari per hari ini, Rabu (1/7). Dalam pidato itu, Jokowi mengancam akan melakukan reshuffle kepada para Menteri yang kurang baik kerjanya, dan juga mengancam membubarkan beberapa lembaga di bawah Kementerian.
Namun, ancaman itu belum dilakukan oleh Jokowi sebagai pemenuhan janjinya saat rapat kabinet. Menanggapi hal itu, Anggota DPR-RI Fraksi Gerindra Fadli Zon mengatakan, kebijakan pergantian Menteri merupakan hak prerogatif Presiden dalam melaksanakan evaluasi terhadap kabinetnya.
“Sebenarnya Presiden mempunyai hak prerogatif melaksanakan evaluasi, yang sekarang ini merupakan prioritas harusnya adalah dibidang kesehatan atau terkait dengan penanganan pandemi COVID-19, termasuk juga dibidang ekonomi harusnya, dan bidang yang dianggap relevan,” kata Fadli Zon kepada wartawan di DPR-RI, Rabu (1/7).
Fadli Zon menilai, pernyataan Presiden beberapa waktu lalu saat menyampaikan pidato di depan para Menteri, sebenarnya merupakan sebuah pengakuan bahwa kinerja sejumlah Menterinya itu bermasalah.
Bahkan, jika tidak ditindaklanjuti maka akan mendegradasi atau mendelegetimasi Presiden sendiri.
“Jadi seharusnya Presiden mengambil langkah-langkah atas pidatonya, atau pidatonya dianggap angin lalu aja, gak jelas itu. Seperti aksi teatrikal aja gitu yang ujung-ujungnya hanya mau cuci tangan, akan ada anggapan seperti itu. Jadi menurut saya, reshuffle itu hal yang biasa aja, apalagi Presiden sudah mengungkapkan itu,” ucapnya.
Menurut Anggota Komisi I DPR-RI itu, kalau dilihat dari sisi politik, Pemerintahan sekarang ini relatif stabil, dan yang tidak stabil hanya dari sisi penanganan COVID-19 dan dari sisi ekonomi.
“Dan masyarakat merasakan ekonomi makin jeblok, makin anjlok kemudian penanganan COVID-19 ini juga seperti gak berakhir-berakhir, gak ada ujungnya,” jelasnya.
Anak buah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini berharap, kabinet nantinya akan ditempati oleh orang-orang yang tepat sesuai dengan bidangnya.
“Mudah-mudahan kalau ada ditempatkan orang-orang yang tepat, orang-orang yang ahli di bidangnya, saya kira jauh lebih berguna bagi pemerintah dalam menangani masalah itu,” pungkasnya. (***)
Komentar